Pemerintah selaku perancang kebijakan, sementara pers sebagai penyampai informasi sekaligus pengawas.
Di era disrupsi digital ini, media telah menjadi instrumen diplomasi yang sangat efektif. Pemberitaan internasional, narasi digital, dan opini publik global sering kali lebih menentukan citra sebuah negara dibandingkan pernyataan diplomatik formal.
Bagi pemerintah Indonesia, peran pers memiliki potensi besar untuk tampil sebagai alat diplomasi yang mendiseminasikan nilai-nilai kebangsaan, pandang politik luar negeri yang bebas aktif, serta berkontribusi dalam menyuarakan isu-isu global seperti perdamaian, kemanusiaan, dan lingkungan yang keberlanjutan.
Mendorong pers Indonesia menuju kancah global sama maknanya dengan memperkuat kapasitas media nasional sebagai produsen narasi global, bukan semata konsumen informasi asing.
Media Indonesia mau tidak mau harus hadir dalam percakapan dunia dengan sudut pandang sendiri, menyuguhkan pembacaan alternatif yang berimbang dan kontekstual.
Untuk itu, sangat diperlukan peningkatan kualitas jurnalistik, penguasaan isu global, perluasan jejaring internasional, hingga keberanian mendorong isu lintas batas teritorial negara dengan standar profesional yang tinggi.
Dalam mewujudkan peran strategis tersebut, maka Dewan Pers (DP) selaku pemegang posisi kunci sangat diperlukan kebijaksanaannya.
Sebagai organisasi induk yang menaungi ratusan ribu pers nasional, maka sudah seharusnya Dewan Pers tidak cukup berfungsi sebagai lembaga pencatatan dan pendataan.
Sebaliknya, Dewan Pers juga perlu menunjukkan peranan pentingnya menjadi rumah besar sekaligus 'orang tua' bagi seluruh organisasi pers.
Ini berarti Dewan Pers harus bisa mengayomi, melindungi, dan membina seluruh unsur pers yang ada tanpa membeda-bedakan satu dengan lain.
Pembinaan dan pengembangan kapasitas, penguatan etika jurnalistik, serta perlindungan terhadap kebebasan dan keselamatan jurnalis harus menjadi agenda utama dan pengakomodiran seluruh entitas baik yang besar maupun kecil, baik yang kuat maupun lemah, baik yang padat modal maupun padat karya, semua harus dirangkul dalam satu pangkuan.
JAKARTA Polda Metro Jaya menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang melarang aparat menembak langsung pelaku bega
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan menjadi pintu tunggal eksp
NASIONAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih mengalami pemadaman listrik hingga Sabtu, 23 Mei 2026, setelah gangguan transmisi terjadi s
PERISTIWA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam sebesar 8,35 persen sepanjang periode perdagangan 1822 Mei 2026 dan ditutup
EKONOMI
BANDA ACEH Majelis AlQur&039an dinilai sebagai salah satu majelis paling mulia dalam Islam karena merupakan warisan langsung dari Nab
AGAMA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aluminium PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih, menga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan Gedung Pelayanan Marka
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait kasus korban begal, Guntur Sugoro (41), yang diduga ditembak kawanan
NASIONAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali menjadi salah satu skema pembiayaan yang banyak diminati pelaku usaha mikro, kecil, dan
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Ba
PEMERINTAHAN
