Berkah Ramadhan: TP PKK dan DWP Simalungun Salurkan Bantuan Sembako di Tiga Kecamatan
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun kembali mel
PEMERINTAHAN
Oleh:Prof. Dr. Prudensius Maring
KEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia sering menjadi pemicu yang membuka kembali ingatan kolektif tentang pengalaman kekuasaan di masa lalu.
Dalam perspektif pemikiran Michel Foucault, peristiwa semacam ini dapat dipahami sebagai momen ketika "arsip" pengalaman kekuasaan yang tersimpan dalam memori sosial tiba-tiba terbuka kembali.Baca Juga:
Karena itu, tindakan kekerasan terhadap seorang aktivis tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal terhadap individu, tetapi juga sebagai peristiwa yang memanggil kembali memori tentang relasi antara kekuasaan, kritik, dan pembungkaman dalam kehidupan publik.
Dalam situasi seperti ini, negara dan pemerintah sekaligus diuji kesungguhannya dalam menjaga ruang demokrasi yang memungkinkan kritik berkembang secara sehat.
Kekerasan terhadap seorang aktivis HAM tidak hanya menyentuh persoalan keamanan individu, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas mengenai bagaimana negara menjamin kebebasan sipil dalam kehidupan demokrasi.
Beberapa tahun terakhir, kehidupan demokrasi di Indonesia relatif bergerak dalam suasana yang lebih kondusif.
Ruang publik terasa lebih terbuka, kritik masyarakat dapat disampaikan dengan lebih leluasa, dan berbagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan terus didorong melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Perkembangan ini memberi harapan bahwa proses demokratisasi semakin menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun dalam konteks seperti itu, setiap tindakan kekerasan terhadap individu yang terlibat dalam advokasi publik dengan mudah memicu kegelisahan baru di tengah masyarakat.
Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, misalnya, segera memicu perhatian luas karena ia dikenal aktif dalam advokasi isu-isu hak asasi manusia.
Peristiwa ini dengan cepat dihubungkan dengan berbagai pengalaman lain yang pernah muncul di ruang publik.
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun kembali mel
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., melakukan Safari Ramadhan 1447 Hijriyah Pemerintah Kabupaten Batu Bara ber
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah klaim yang menyebutkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengala
EKONOMI
JAKARTA Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi mengguncang perekonomian global, termasuk Indon
EKONOMI
ACEH TIMUR Sebanyak 19 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dilaporkan ditangkap oleh otoritas laut Thailand pada 11 Maret
NASIONAL
JAKARTA Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Sabtu (14/3/2026) untuk member
POLITIK
JAKARTA Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, bersama Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, mengunjungi Po
NASIONAL
JAKARTA Permintaan maaf yang disampaikan oleh Rismon Sianipar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya pada 12 Maret 2026 men
POLITIK
BALIKPAPAN Menyambut lonjakan konsumsi energi saat mudik Idulfitri 1447 Hijriah, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan resmi memb
EKONOMI
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., menghadiri tausiyah agama da
PEMERINTAHAN