Ketika Kekerasan Menguji Komitmen Demokrasi

Oleh:Prof. Dr. Prudensius Maring

KEKERASAN terhadap individu yang menyuarakan kritik publik hampir tidak pernah dipahami masyarakat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia sering menjadi pemicu yang membuka kembali ingatan kolektif tentang pengalaman kekuasaan di masa lalu.

Dalam perspektif pemikiran Michel Foucault, peristiwa semacam ini dapat dipahami sebagai momen ketika "arsip" pengalaman kekuasaan yang tersimpan dalam memori sosial tiba-tiba terbuka kembali.

Baca Juga:

• Jaksa Ajukan Banding atas Vonis 6 Terdakwa Kasus Penyelundupan Sabu 1,9 Ton di Batam, Dinilai Terlalu Ringan

Karena itu, tindakan kekerasan terhadap seorang aktivis tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal terhadap individu, tetapi juga sebagai peristiwa yang memanggil kembali memori tentang relasi antara kekuasaan, kritik, dan pembungkaman dalam kehidupan publik.

Dalam situasi seperti ini, negara dan pemerintah sekaligus diuji kesungguhannya dalam menjaga ruang demokrasi yang memungkinkan kritik berkembang secara sehat.

Kekerasan terhadap seorang aktivis HAM tidak hanya menyentuh persoalan keamanan individu, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas mengenai bagaimana negara menjamin kebebasan sipil dalam kehidupan demokrasi.

Beberapa tahun terakhir, kehidupan demokrasi di Indonesia relatif bergerak dalam suasana yang lebih kondusif.

Ruang publik terasa lebih terbuka, kritik masyarakat dapat disampaikan dengan lebih leluasa, dan berbagai upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan terus didorong melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Perkembangan ini memberi harapan bahwa proses demokratisasi semakin menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dalam konteks seperti itu, setiap tindakan kekerasan terhadap individu yang terlibat dalam advokasi publik dengan mudah memicu kegelisahan baru di tengah masyarakat.

Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, misalnya, segera memicu perhatian luas karena ia dikenal aktif dalam advokasi isu-isu hak asasi manusia.

Peristiwa ini dengan cepat dihubungkan dengan berbagai pengalaman lain yang pernah muncul di ruang publik.

Dalam waktu yang hampir berdekatan, publik juga menyaksikan adanya ancaman terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, setelah ia menyuarakan kritik terkait kasus sosial di Nusa Tenggara Timur.

Dua peristiwa tersebut tentu bukan satu-satunya pengalaman yang pernah terjadi.

Dalam perjalanan sejarah demokrasi Indonesia, masyarakat juga pernah menyaksikan berbagai bentuk kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras pada beberapa tahun sebelumnya, tindakan represif terhadap gerakan kritik, hingga pengalaman penghilangan aktivis pada masa lalu.

Rangkaian pengalaman tersebut membentuk lapisan-lapisan memori sosial yang tidak mudah hilang dari ingatan publik.

Dalam perspektif antropologi kekuasaan, fenomena semacam ini dapat dipahami sebagai proses ketika suatu kejadian aktual membuka kembali lapisan pengalaman kolektif tentang bagaimana kekuasaan pernah berhadapan dengan kritik publik.

Ketika memori semacam itu muncul kembali, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat dengan cepat terpengaruh.

Bukan semata-mata karena peristiwa kekerasannya, tetapi karena masyarakat dapat melihat kemungkinan adanya pola yang lebih luas di baliknya. Di sinilah pentingnya respons negara.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu bertindak cepat, terbuka, dan profesional untuk mengusut tuntas setiap kasus kekerasan yang bernuansa intimidasi atau pembungkaman.

Ketegasan negara dalam menegakkan hukum tidak hanya bertujuan menemukan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa ruang demokrasi benar-benar terlindungi.

Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari keberadaan prosedur politik, tetapi juga dari cara negara melindungi kebebasan sipil serta memastikan kekuasaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik.

Komitmen terhadap demokrasi karena itu tidak cukup dinyatakan dalam dokumen kebijakan atau retorika politik. Ia harus terlihat dalam cara negara merespons setiap ancaman terhadap kebebasan sipil.

Ketika negara hadir dengan cepat untuk melindungi warga dan menegakkan hukum secara adil, pesan yang disampaikan kepada publik menjadi sangat jelas: bahwa kritik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Kesiagaan aparat negara dalam menuntaskan kasus-kasus semacam ini sekaligus menjadi ukuran kesungguhan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada akhirnya, cara negara merespons peristiwa kekerasan seperti ini akan menentukan arah memori kolektif yang terbentuk di masyarakat: apakah kekuasaan dikenang sebagai sumber ketakutan, atau sebagai institusi yang menjaga martabat demokrasi.

Memori yang lebih baik hanya dapat dibangun ketika negara hadir secara tegas, adil, dan konsisten dalam melindungi ruang kebebasan sipil.

Dalam jangka panjang, komitmen semacam inilah yang akan memperkuat fondasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.* (nasional.kompas.com)

*) Penulis adalahDosen Tetap Universitas Budi Luhur, Guru Besar bidang Antropologi dengan fokus kajian tentang konflik dan kolaborasi pengusaaan sumber daya ekologi, perubahan iklim, dan hubungan kekuasaan.

Jaksa Ajukan Banding atas Vonis 6 Terdakwa Kasus Penyelundupan Sabu 1,9 Ton di Batam, Dinilai Terlalu Ringan

Budaya Hukum Jadi Kunci Kepercayaan pada Polri, Peneliti BRIN: Di Belanda, Masalah Diselesaikan Warga Sebelum Polisi Turun Tangan

Novel Baswedan Kecam Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus, Desak Presiden Prabowo Usut Tuntas: Ini Upaya Membunuh!

Di Bulan Suci Ramadan, 234 SC Percut Sei Tuan Pererat Solidaritas dan Kebersamaan Lewat Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Mewah-mewahan

Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: Yusril Tuding Ada Dalang di Balik Layar