Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
Pada konteks ini, diplomasi Prabowo dapat dibaca sebagai upaya membangun pengaruh Indonesia bukan hanya melalui ketegasan posisi politik dan pertahanan, tetapi juga melalui kemampuan merangkul, membangun kepercayaan, serta menawarkan kontribusi nyata bagi stabilitas kawasan dan perdamaian global.
Prabowo tampaknya sedang membangun pola itu. Indonesia tidak ingin menjadi negara yang hanya bereaksi terhadap perubahan global. Indonesia ingin ikut menentukan arah.
Hal ini terlihat dari sejumlah langkah diplomasi yang disebut pemerintah sebagai diplomasi berorientasi hasil nyata, mulai dari keanggotaan Indonesia dalam BRICS, penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa, kesepakatan Kampung Haji di Arab Saudi, hingga keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina.
Langkah tersebut penting karena dunia sedang masuk era geo economics. Negara tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi juga dengan energi, pangan, investasi, teknologi, pelabuhan, mineral kritis, dan rantai pasok.
Karena itu, ketika Prabowo membawa isu pangan dan energi ke forum ASEAN, substansinya bukan sekadar ekonomi, namun isu kedaulatan.
Energi adalah kekuasaan. Pangan adalah stabilitas. Jalur laut adalah urat nadi perdagangan. Dalam kajian geografi politik, negara yang mampu menguasai ruang, sumber daya, dan konektivitas akan memiliki posisi tawar lebih besar.
Indonesia berada di posisi strategis itu. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada di simpul Indo-Pasifik, dekat dengan jalur vital Selat Malaka, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Laut Sulu, Selat Lombok, hingga Alur Laut Kepulauan Indonesia.
Artinya, Indonesia tidak boleh melihat geografi hanya sebagai peta. Geografi harus menjadi strategi. Laut Indonesia bukan halaman belakang, melainkan koridor utama perdagangan, energi, logistik, pertahanan, dan diplomasi kawasan.
Berdasarkan perspektif kajian pertahanan strategis, diplomasi Prabowo juga berkaitan dengan daya tangkal. Daya tangkal bukan hanya soal alutsista.
Daya tangkal juga dibentuk oleh ekonomi yang kuat, energi yang aman, diplomasi yang aktif, dan posisi politik luar negeri yang diperhitungkan. Negara yang kuat tidak hanya memiliki senjata, tetapi juga memiliki jaringan, kredibilitas, dan kemampuan membaca risiko.
Karena itu, diplomasi bebas aktif Indonesia harus tampil lebih percaya diri. Bebas aktif bukan berarti pasif. Bebas aktif bukan berarti diam di tengah rivalitas kekuatan besar.
Bebas aktif berarti Indonesia tidak menjadi subordinat kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif membangun perdamaian, menjaga stabilitas kawasan, dan memperjuangkan kepentingan nasional.
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK