Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh: Yakub F. Ismail
DI tengah situasi ketidakpastian global disertai ancaman perlambatan pergerakan ekonomi dunia dipicu persoalan konflik geopolitik, hingga tekanan terhadap rantai pasok internasional yang kian menghawatirkan, Indonesia justru berada di titik penuh keyakinan menatap masa depan yang lebih cerah.
Melalui pidato yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto pada Sidang Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, tampak bahwa Indonesia mampu tumbuh lebih kuat dan mandiri lewat serangkaian strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang matang, serta penguatan pengelolaan sumber daya alam nasional yang produktif.Baca Juga:
Yang lebih menarik, target pertumbuhan ekonomi justru dipatok dari 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 untuk persiapan langkah menuju 8 persen pada 2029 mendatang.
Tentu, target tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kepercayaan diri negara terhadap potensi besar yang dimiliki republik ini.
Di balik target tersebut, tersimpan harapan yang begitu besar bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau penonton dalam lanskap ekonomi global, melainkan harus ambil peran sebagai kekuatan ekonomi baru yang mampu mengelola kekayaannya secara mandiri tanpa bergantung kepada pihak manapun demi kesejahteraan rakyat.
Refleksi Pidato Presiden
Jika disimak dengan seksama maka pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI sejatinya menunjukkan arah besar kebijakan ekonomi Indonesia ke depan yang penuh optimistik.
Narasi besar yang dikandung dalam pidato tersebut yakni ingin membangun kemandirian ekonomi nasional berbasis penguatan fiskal, optimalisasi sumber daya alam, dan peningkatan kekuatan ekonomi domestik.
Dalam paparannya, Presiden secara gamblang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai fondasi penting menuju target ambisius 8 persen yang bakal direalisasikan pada 2029.
Target tersebut tentu bukan sesuatu yang mengambang tanpa pijakan. Ia mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang cukup kokoh untuk tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan global itu sendiri.
Perlu ditegaskan bahwa optimisme yang digemakan Prabowo tidak dibangun di atas pendekatan populis semata dengan tujuan menyenangkan hati rakyat.
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN