Kejagung Sita 104,4 Ton Timah Milik Terpidana Aon, Negara Bersiap Lelang Aset
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh: Dahlan Iskan
LANGKAH cepat dilakukan. Sehari setelah Presiden Prabowo berpidato dar-der-dor di DPR, sebuah perusahaan baru berdiri. Namanya, Anda sudah tahu: Danantara Sumberdaya Indonesia.
PT DSI itulah yang akan melaksanakan ekspor sawit dan batu bara. Eksporter tunggal Indonesia. Semua perusahaan sawit dan batu bara harus menyerahkan ekspornya ke PT DSI.Baca Juga:
Surat pengesahan berdirinya PT DSI sudah dikeluarkan oleh kementerian hukum kemarin. Setidaknya ringkasannya. Ringkasan itu beredar di medsos. Termasuk status PT DSI: perusahaan swasta (tertutup).
Heboh. Kok swasta. Padahal Presiden Prabowo sudah menegaskan dalam pidatonya bahwa eksporter tunggal yang dimaksud adalah perusahaan negara: Danantara.
Untung CEO Danantara segera bikin klarifikasi: status swasta itu segera diubah menjadi Persero BUMN. Berarti status swasta tadi hanya salah ketik –saking buru-burunya.
Tidak hanya soal status swasta yang diklarifikasi. Danantara juga klarifikasi beberapa poin yang dipidatokan Prabowo. Misalnya soal siapa yang melaksanakan ekspor nanti dan bagaimana caranya.
Menurut klarifikasi itu PT DSI hanya mencatat dan mengawasi. Ekspornya tetap dilakukan masing-masing perusahaan tapi dicatatkan ke PT DSI.
Maksudnya agar tidak terjadi lagi under invoicing dan transfer pricing. Agar negara tidak ditipu lagi oleh eksporter.
Inti dari klarifikasi: PT DSI bukan perusahaan perantara antara perusahaan sawit/batu bara dengan pembeli di luar negeri. PT DSI tidak akan mengambil untung dari ekspor sawit.
Meski ada klarifikasi tetap tidak jelas apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah. Justru pidato Presiden Prabowo sangat jelas: ingin melaksanakan UUD 1945 termasuk pasal 33-nya.
Yakni kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Biarlah kebun sawit dan tambang batu bara tetap dimiliki perusahaan tapi hasilnya dikuasai oleh negara lewat PT DSI.
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita lebih dari 104 ton komoditas timah milik terpidana Tamron alias Aon dalam perkara korupsi dan tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Krisis iklim dan kerusakan lingkungan dinilai tidak lagi dapat diatasi hanya melalui pendekatan ilmiah. Dibutuhkan sinergi antar
NASIONAL
BENER MERIAH Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh memperkuat koordinasi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
NASIONAL
MEDAN Persidangan dugaan korupsi proyek pengadaan papan tulis pintar (smartboard) Kota Tebing Tinggi mengungkap adanya dugaan aliran dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peradi Bersatu menegaskan putusan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat struktur Jembat
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas mendorong setiap majelis taklim di Kota Medan memiliki program kerja yang nyata, berkelanjutan, dan lang
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan penataan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap atau parsia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membantah informasi yang menyebut istri dan anak Menteri PU Dody Hanggodo, yakni Irma Hermawati
NASIONAL
JAKARTA PT PLN (Persero) mengungkap dampak ekonomi akibat pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada
EKONOMI