Puan Absen Tak Ikut Teken, Ini Isi Surat Komitmen Mundur Pimpinan DPR
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
Oleh:Dwi Munthaha.
DI BANYAK negara berkembang, arah politiknya sering bergerak layaknya bandul. Ada fase ketika negara dianggap terlalu lemah menghadapi pasar, oligarki, konflik sosial, dan tekanan global.
Namun setelah itu muncul dorongan untuk mengembalikan otoritas negara sebagai pusat kendali pembangunan.Baca Juga:
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tampaknya sedang memasuki fase tersebut.
Sejak awal, arah politik Prabowo memperlihatkan keinginan untuk memperkuat posisi negara: perluasan peran negara dalam pangan dan energi, sentralisasi pengambilan keputusan strategis, penguatan aparat keamanan, peningkatan anggaran pertahanan, hingga pendekatan pembangunan yang bertumpu pada stabilitas politik.
Negara tidak lagi sekadar regulator, tetapi kembali diposisikan sebagai aktor utama yang mengarahkan masyarakat dan ekonomi nasional.
Negara Kuat dan Konsolidasi Kekuasaan
Menurut Joel S. Migdal dalam Strong Societies and Weak States (1988), negara kuat adalah negara yang memiliki kemampuan tinggi untuk menembus masyarakat (state penetration), mengatur relasi sosial, serta memastikan kebijakan dipatuhi warga.
Negara tidak hanya memiliki institusi formal, tetapi juga kapasitas politik untuk membentuk perilaku sosial masyarakat.
Dalam banyak pidato dan kebijakannya, Prabowo memperlihatkan orientasi semacam itu.
Negara dipandang sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan problem nasional: ketahanan pangan, industrialisasi, hilirisasi, kedaulatan energi, hingga disiplin birokrasi.
Pendekatan ini lahir dari keyakinan bahwa pasar tidak cukup menyelesaikan ketimpangan sehingga negara harus hadir secara aktif.
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Anggaran tersebut diara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan terhadap dua tersangka pemberi suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengejar target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Salah satu langka
EKONOMI
JAKARTA Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan akan kembali mendatangi Gedung DPR RI pada 15 Desember 2026. Aksi tersebut akan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Si
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Kabupaten Jomb
NASIONAL
JAKARTA Polisi menemukan benda diduga senjata tajam berupa golok di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Ja
PERISTIWA