Puan Absen Tak Ikut Teken, Ini Isi Surat Komitmen Mundur Pimpinan DPR
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
Meski pidato-pidato Prabowo sering dipenuhi retorika populis dan nasionalistik, terdapat keraguan besar apakah penguatan negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik luas atau justru memperkokoh konsolidasi oligarki.
Keraguan itu tidak muncul dari ruang kosong. Kekuasaan politik Indonesia hari ini tumbuh dalam lanskap ekonomi-politik yang semakin oligarkis, terutama sejak era Presiden Joko Widodo.
Selama satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur dijalankan secara masif dengan anggaran sangat besar.
Namun proyek-proyek tersebut lebih banyak mendorong akumulasi modal pada kelompok pemilik konsesi, kontraktor besar, dan elite bisnis yang dekat dengan kekuasaan, sementara manfaat ekonominya tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat luas.
Laporan CELIOS menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia justru semakin tajam.
Dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026: Republik Oligarki, CELIOS mencatat kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan sekitar 55 juta penduduk.
Bahkan total kekayaan kelompok elite tersebut mencapai sekitar seperlima PDB nasional dan melampaui APBN Indonesia.
CELIOS juga mencatat bahwa dalam periode 2019–2025, kekayaan 50 orang terkaya meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp 2.508 triliun menjadi Rp 4.651 triliun.
Sementara itu, kenaikan kesejahteraan pekerja berlangsung sangat lambat.
Kekayaan kelompok superkaya meningkat sekitar Rp 13 miliar per hari, sedangkan kenaikan rata-rata upah pekerja hanya sekitar Rp 2 ribu per hari.
Data tersebut memperlihatkan paradoks pembangunan Indonesia: negara menjadi semakin aktif dan proyek infrastruktur semakin masif, tetapi konsentrasi kekayaan justru makin terkumpul pada segelintir elite ekonomi-politik.
Kritik serupa juga diarahkan pada proyek-proyek strategis nasional yang dinilai lebih banyak menguntungkan investor besar dibanding memperkuat kualitas hidup masyarakat.
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Anggaran tersebut diara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan terhadap dua tersangka pemberi suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengejar target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Salah satu langka
EKONOMI
JAKARTA Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan akan kembali mendatangi Gedung DPR RI pada 15 Desember 2026. Aksi tersebut akan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Si
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Kabupaten Jomb
NASIONAL
JAKARTA Polisi menemukan benda diduga senjata tajam berupa golok di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Ja
PERISTIWA