Puan Absen Tak Ikut Teken, Ini Isi Surat Komitmen Mundur Pimpinan DPR
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
Negara diposisikan bukan hanya "penjaga malam", melainkan motor pembangunan nasional.
Program makan bergizi gratis, ambisi swasembada pangan dan energi, serta penguatan BUMN strategis hendak menunjukkan negara memiliki orientasi dan kapasitas intervensi yang besar terhadap masyarakat dan ekonomi.
Namun Migdal (1988) juga mengingatkan bahwa negara kuat sering berkembang melalui pelemahan aktor sosial lain.
Ketika negara menjadi terlalu dominan, masyarakat sipil berpotensi kehilangan daya tawar.
Organisasi masyarakat, kampus, media, dan kelompok kritis dapat terdorong menjadi sekadar pelengkap legitimasi kekuasaan.
Dalam konteks Indonesia, kecenderungan itu mulai tampak dari menguatnya politik konsolidasi elite.
Oposisi mengecil, partai-partai bergerak masuk ke orbit kekuasaan, dan ruang kritik sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.
Negara seakan menjadi semakin solid, tetapi masyarakat sipil berisiko mengalami fragmentasi.
Kondisi tersebut mengingatkan pada adagium politik legendaris dari Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."
Bagi Lord Acton, problem utama bukan sekadar siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan yang terlalu besar cenderung mengikis kontrol moral dan institusional.
Ketika kekuasaan terkonsentrasi, kritik dianggap gangguan, loyalitas lebih dihargai daripada kompetensi, dan negara perlahan berubah menjadi mesin legitimasi elite.
Populisme Nasionalis dan Bayang-bayang Oligarki
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Anggaran tersebut diara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan terhadap dua tersangka pemberi suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengejar target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Salah satu langka
EKONOMI
JAKARTA Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan akan kembali mendatangi Gedung DPR RI pada 15 Desember 2026. Aksi tersebut akan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Si
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Kabupaten Jomb
NASIONAL
JAKARTA Polisi menemukan benda diduga senjata tajam berupa golok di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Ja
PERISTIWA