Puan Absen Tak Ikut Teken, Ini Isi Surat Komitmen Mundur Pimpinan DPR
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
Dalam situasi demikian, negara kuat dianggap kebutuhan strategis. Namun kembali pada sejarah politik, negara kuat selalu memiliki dua wajah.
Di satu sisi, negara mampu menciptakan stabilitas dan percepatan pembangunan. Di sisi lain, negara yang terlalu dominan berpotensi mengecilkan demokrasi substantif.
Karena itu, pertanyaan penting bagi Indonesia bukan apakah negara perlu kuat atau lemah.
Pertanyaan utamanya adalah: kuat untuk siapa dan dikontrol oleh siapa?
Negara memang diperlukan untuk melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan memastikan keadilan sosial.
Namun negara yang terlalu dekat dengan oligarki berisiko kehilangan orientasi publiknya.
Ketika kekuasaan bertemu dengan konsentrasi modal, pembangunan dapat berubah menjadi sekadar instrumen akumulasi elite.
Di siinilah demokrasi membutuhkan masyarakat sipil yang kuat, media yang kritis, kampus yang independen, serta partisipasi publik yang tidak dibungkam oleh stabilitas semu.
Negara yang kuat semestinya tidak diukur dari besarnya kontrol terhadap masyarakat, melainkan dari kemampuannya membangun kesejahteraan tanpa mematikan kebebasan.
Indonesia kini berada di persimpangan antara efektivitas negara dan kebebasan masyarakat.
Memang memperbesar kekuasaan negara jauh lebih mudah daripada menjaga keseimbangan antara otoritas dan kebebasan.
Kemampuan menjaga keseimbangan itu yang sampai saat ini belum terlihat.* (nasional.kompas.com)
JAKARTA Pimpinan DPR RI menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Terka
POLITIK
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah muncul sebagai salah satu tuntutan dalam aksi demons
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut belanja negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp4.097,2 triliun. Anggaran tersebut diara
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan terhadap dua tersangka pemberi suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing),
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengejar target pendapatan negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Salah satu langka
EKONOMI
JAKARTA Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan akan kembali mendatangi Gedung DPR RI pada 15 Desember 2026. Aksi tersebut akan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Si
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan Muktamar ke35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Kabupaten Jomb
NASIONAL
JAKARTA Polisi menemukan benda diduga senjata tajam berupa golok di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Ja
PERISTIWA