BREAKING NEWS
Rabu, 12 Agustus 2026

Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi

- Rabu, 24 Juni 2026 19:09 WIB
Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi
Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Negara yang aman memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sementara pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara.

Indonesia memiliki pengalaman historis yang unik dalam konteks ini.

Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya berperan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi juga ikut membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam berbagai fase sejarah, TNI hadir dalam pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan, hingga membantu masyarakat di daerah tertinggal dan terisolasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, Indonesia membutuhkan seluruh instrumen nasional untuk bekerja secara terpadu.

Dalam banyak keadaan, TNI menjadi institusi negara yang memiliki kemampuan mobilisasi tercepat, jangkauan terluas, dan kapasitas organisasi yang memungkinkan hadir secara cepat di tengah masyarakat.

Pengalaman menghadapi bencana alam, pandemi Covid-19, maupun berbagai keadaan darurat menunjukkan bahwa peran tersebut merupakan bagian penting dari penguatan ketahanan nasional.

Namun demikian, keterlibatan militer dalam pembangunan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi sipil.

Inilah pelajaran penting yang berkembang dalam teori hubungan sipil-militer modern.

Profesionalisme militer di negara demokrasi tidak diukur dari luasnya ruang politik yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah, menghormati konstitusi, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan institusi.

Karena itu, partisipasi TNI dalam pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pengambilalihan fungsi institusi sipil ataupun kembalinya praktik politik militer.

Keterlibatan tersebut harus dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan negara berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang-undangan.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional
Bobby Nasution Dorong Tanjungbalai Jadi Kota Maritim Modern, Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Fokus
Prabowo: Hanya di Indonesia Polri dan TNI Ikut Urus Pertanian
Wakil Wali Kota Medan Dorong Kampus Ambil Peran Aktif Edukasi Masyarakat dan Cegah Narkoba
Pemprov Sumut Perkuat Perang Melawan Narkoba, Patroli Gabungan Digencarkan di Tanjungbalai dan Asahan
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar dan Bhakti Sosial PK IMM FKIP UMSU
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru