Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi

TNI membantu memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan peran lembaga sipil.

Di era ancaman multidimensi, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Pertahanan negara tidak lagi semata-mata menjadi urusan militer, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Demikian pula pembangunan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu institusi, melainkan memerlukan orkestrasi seluruh kekuatan nasional.

Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan stabilitas, ketahanan nasional, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Alfred Stepan tetap relevan.

Militer di negara berkembang memang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi.

Pada akhirnya, kekuatan militer dan demokrasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

Keduanya justru dapat saling menguatkan.

Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya negara yang aman, maju, dan sejahtera.

Inilah esensi new professionalism di abad ke-21: tentara yang tangguh dalam menjaga kedaulatan, sekaligus hadir membantu bangsa membangun masa depannya, tanpa pernah meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi.*

45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional

Bobby Nasution Dorong Tanjungbalai Jadi Kota Maritim Modern, Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Fokus

Prabowo: Hanya di Indonesia Polri dan TNI Ikut Urus Pertanian

Wakil Wali Kota Medan Dorong Kampus Ambil Peran Aktif Edukasi Masyarakat dan Cegah Narkoba

Pemprov Sumut Perkuat Perang Melawan Narkoba, Patroli Gabungan Digencarkan di Tanjungbalai dan Asahan

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Tabligh Akbar dan Bhakti Sosial PK IMM FKIP UMSU