Kasus Nadiem Makarim dan Ujian bagi Negara Hukum

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika kedua kekuasaan tersebut berada dalam jarak yang terlalu dekat, ruang bagi tumbuhnya kepercayaan publik akan semakin menyempit.

Kesadaran itulah yang kemudian melatarbelakangi perubahan konstitusi dengan memperkuat prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai salah satu sendi utama negara hukum.

Reformasi tidak hanya melahirkan lembaga-lembaga baru atau mengubah pembagian kewenangan antarlembaga negara, tetapi juga berupaya membangun keseimbangan agar hukum tidak kehilangan otonominya di tengah dinamika politik yang selalu berubah.

Jarak konstitusional kekuasaan politik dan kekuasaan kehakiman bukanlah upaya memisahkan lembaga negara satu sama lain, apalagi menciptakan hubungan yang saling berhadap-hadapan.

Jarak tersebut justru merupakan mekanisme konstitusional yang memungkinkan setiap cabang kekuasaan menjalankan fungsinya secara mandiri sekaligus saling mengawasi dalam batas yang ditentukan oleh konstitusi.

Kekuasaan politik memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan, tetapi tidak boleh memasuki ruang pertimbangan hukum yang menjadi wilayah independen peradilan.

Sebaliknya, lembaga peradilan juga tidak boleh keluar dari koridor hukum dengan memasuki ruang-ruang yang menjadi kewenangan pembentuk kebijakan.

Keseimbangan inilah yang menjaga agar negara hukum tidak berubah menjadi negara yang seluruh sendi kekuasaannya bergerak ke arah yang sama tanpa mekanisme pengendalian.

Refleksi terhadap perjalanan ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa independensi peradilan sesungguhnya bukanlah hak istimewa yang diberikan kepada hakim, melainkan hak konstitusional setiap warga negara.

Masyarakat berhak berharap bahwa ketika suatu perkara diperiksa di pengadilan, yang berbicara adalah hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan faktor-faktor lain yang berada di luar ruang peradilan.

Karena itulah, menjaga jarak konstitusional pada hakikatnya bukan semata-mata menjaga martabat lembaga peradilan, melainkan menjaga hak seluruh warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang bebas, imparsial, dan bermartabat.

Semakin kokoh jarak itu dipelihara, semakin besar pula peluang negara hukum mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai modal terpenting dalam kehidupan demokrasi.

Puan Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Intimidasi Dokter Icha, Minta Pelaku Dijerat Hukum

Terdakwa Korupsi Smartboard Tebing Tinggi Minta Dibebaskan, Bambang Ghiri Klaim Jadi Korban Kriminalisasi

Divonis 10 Tahun, Nadiem Makarim Klaim Empat Hakim Tak Berani Tatap Matanya

Divonis 10 Tahun, Nadiem Makarim Sebut Putusan Hakim Tak Masuk Akal, Singgung Fakta Persidangan

Nadiem Divonis 10 Tahun Penjara, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,5 Miliar

Ini Alasan Hakim Jatuhkan Vonis 10 Tahun Nadiem Makarim: Perbuatan Terencana, Terstruktur, dan Sistematis