Membaca Putusan Sela Dokter Tifa dan Kalkulasi Pilihan Rasional

Membiarkan kasus ini menguap dari perhatian publik secara alamiah menghindari eskalasi politik baru.

Namun, harga harus dibayar adalah ketiadaan kepastian hukum atas substansi perkara.

Nama baik pelapor tidak pernah secara formal dibersihkan oleh putusan pengadilan, sementara tuduhan fitnah maupun spekulasi publik tetap menjadi bola liar tanpa konklusi yuridis.

Bagi terdakwa, walau status hukumnya di tingkat penyidikan secara material belum mengikat sepenuhnya, ia secara politik memenangkan narasi publik karena berhasil menggugurkan dakwaan di tahap awal.

Skenario kedua adalah mengambil langkah ofensif dengan mengajukan perlawanan atau banding atas putusan sela tersebut ke Pengadilan Tinggi.

Dari sudut pandang kalkulasi publik, langkah ini tergolong sangat risikabel dan cenderung kontraproduktif.

Kekeliruan terkait penggabungan dua rezim hukum berbeda untuk satu perbuatan yang sama merupakan persoalan elementer dalam hukum pidana.

Memaksa membela kekeliruan teknis tersebut di tingkat banding berpotensi melahirkan persepsi bahwa ada pemaksaan kehendak atau beban politik tertentu di balik penanganan perkara.

Bukannya meredam kontroversi, dinamika ini justru akan memperkuat narasi ketidakadilan dari pihak terdakwa dan mengundang kritik tajam terhadap independensi kejaksaan.

Adapun skenario ketiga adalah jalur paling ideal secara normatif, yaitu penuntut umum merapikan struktur pasal tumpang tindih, lalu melimpahkan kembali berkas perkara ke pengadilan untuk memulai persidangan materiil.

Namun, di sinilah insentif politik berbenturan keras dengan prosedur hukum.

Jika perkara masuk ke tahap pembuktian pokok perkara, hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran saksi korban di hadapan majelis hakim di bawah sumpah.

Kasat Narkoba Polres Tangsel dan Enam Anggota Ditangkap Bareskrim, Terlibat Kasus Peredaran Gelap Narkotika

Lima Orang Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Pria hingga Tewas di Tabanan, KSP Dudung: Main Hakim Sendiri Bukan Budaya Indonesia

Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan, Minta Status Tersangka Kasus Korupsi MBG Dibatalkan

Febrie Adriansyah Minta Maaf kepada Prabowo dan Jaksa Agung: Izinkan Saya Membuktikan Kebenaran

Survei SMRC: 42,8 Persen Publik Nilai Kondisi Politik Nasional Memburuk di Era Pemerintahan Prabowo

Prabowo Resmi Bentuk 7 Kejari Baru di Indonesia, Ini Daftar Wilayahnya