Untung Presidennya Prabowo Subianto
Oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip KadiBERANGKAT dari isi pidato tahunan didepan Sidang Paripurna MPR RI pada hari Jum&039at tanggal 14
OPINI
Lebih dari itu Batang Tubuh UUD kita sesungguhnya bukanlah penjabaran Pembukaan UUD-1945.
Dan dari proses pembuatannya bukanlah ditempuh dengan cara mengelaborasi nilai-nilai Luhur Pancasila sebagai Dasar Negara.
Disanalah maka Bung Karno menggagas lahirnya Partai Tunggal, namun kandas ditengah jalan karena ditolak oleh KNIP, akhirnya lahir gagasan Demokrasi Terpimpin.
Sementara Suharto menerapkan model GBHN sebagaimana yang diterapkan pada semua negara komunis, dengan Partai Tunggal yaitu Orba dengan 3 nama yaitu PPP, Golkar dan PDI, dimana ketiganya secara remsi menyatakan diri sebagai Orde Baru.
Sementara itu UUD -1945 Hasil 4 kali Amandemen, prosesnya dilakukan dengan langsung menukik mengubah rumusan Bab dan Pasal, tanpa didahului dengan perubahan "Plat Form" sistem kenegaraan yaitu dari negara otoriter menjadi negara demokrasi.
Akhirnya penyakit bawaan UUD 1945 yang asli terus berlanjut, dan disanalah maka rancang bangun sistem kenegaraan kita mengandung unsur utama dari kedua sistem kenegaraan yaitu negara otoriter dan negara demokrasi sekaligus.
Sementara itu, sistem demokrasinya juga campuran tanpa akal sehat antara sistem presidensial dan sistem parlementer.
Disisi lain, rumusan batang-tubuh UUD kita juga belum mengatur "tool" yang akan diterapkan dalam tata kelola negara.
Ujung dari pencampuran tanpa akal sehat tersebut akhirnya sistem demokrasi kita tidak mempunyai kejelasan jenis kelaminnya, ia bukan parlementer, tapi juga bukan presidensial.
Dari kesemrawutan rancang bangun sistem yang demikian itulah maka sejarah mencatat, apa yang dikerjakan semua Presiden berkuasa semuanya SAH padahal isinya satu dengan lainnya berbeda secara mendasar dan untuk saat ini bahkan bertentangan satu dengan lainnya, sebagaimana yang kini sedang dikerjakan oleh Presiden kita dalam tata kelola bisnis yang terkait dengan Sumber Daya Alam.
Lebih dari itu, melalui UU sejumlah kebijakan negara otomatis SAH tapi isinya bertentangan dengan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Dasar Negera, seperti:
Sebelum ada NKRI di bumi Indonesia sudah ada masyarakat Samin, Badui, Tengger, Dayak dan sejumlah Masyarakat Pedalaman lainnya.
Oleh Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip KadiBERANGKAT dari isi pidato tahunan didepan Sidang Paripurna MPR RI pada hari Jum&039at tanggal 14
OPINI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci penting bagi Indonesia
NASIONAL
BOGOR Suasana malam di Jalan Utama Perumahan Sunrise River, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berubah mer
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman B. Ponto mendorong pemerintah dan DPR membentuk Pengadilan Maritim.
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Warga RT 17 RW 04, Kelurahan Perjuangan 1, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar turnamen lacak
NASIONAL
MEDAN Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan Arrahmaan Pane menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dar
PEMERINTAHAN
MEDAN Upacara penurunan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di La
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai arah pembangunan yang disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto u
EKONOMI
MANGGARAI TIMUR Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah prioritas untuk men
NASIONAL
JAKARTA Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa atas gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggar
NASIONAL