Untung Presidennya Prabowo Subianto

Dalam prakteknya setelah ada NKRI mereka tidak bisa membuat KTP, kecuali dengan berbohong dalam mengisi kolom Agama.

Di kita RUU masih dibahas oleh Anggota DPR walaupun untuk kekinian sudah melibatkan orang Ahli. Lantas basis keahlian darimana kalau kita berharap UU kita berkwalitas.

Presiden dipilih langsung oleh Rakyat (Sistem Presidensial), sementara DPR menggunakan model Sistem Parlementer, dimana DPR kita saat ini adalah Wakil Partai, lantas bagaimana mungkin Presiden Terpilih berani membentuk Kabinet Zaken (Ahli)

Bagaimana mungkin, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi oleh UU dibatasi hanya Sarjana Hukum.

Lantas keahlian darimana, ketika mereka menguji UU yang isinya diluar disiplin ilmu Hukum, sebagaimana yang diterapkan pada semua negara yang mengenal lembaga MK.

Dan banyak lagi contoh nyata kesemrawutan sistem kenegaraan kita.

Solusi Bijak Yang Bisa Ditempuh

Karena Presiden harus menjalankan UUD dengan selurus-lurusnya, maka kedepan Presiden perlu membagi 2 Kebijakan yaitu:

Pertama, Kebijakan yang bersifat Taktis.

Selain melanjutkan kebijakan sebagaimana isi pidato tersebut diatas, perlu untuk mengambil kebijakan melalui Perppu tetang Pembuktian Terbalik.

Dan agar kedepan tidak terjadi 280 juta Rakyat dijadikan Obyek Percobaan Gagasan Elit, karena kalau gagal yang menanggung resiko adalah Rakyat, sama sekali bukan sang perumusnya.

HUT RI ke-81, Menaker Yassierli Tekankan Pentingnya Kedaulatan Kompetensi Pekerja Indonesia

Semarak HUT ke-81 RI, 38 Stan Bazar Meriahkan Malam Tasyakuran di Sunrise River Bogor

Kabais TNI Soleman B. Ponto Dorong Pembentukan Pengadilan Maritim: Keadilan Tak Boleh Berhenti di Bibir Pantai

Meriahkan HUT ke-81 RI, Warga RT 17 Tanjab Timur Gelar Turnamen Lacak

20 Tahun Mengabdi, Kadis Kominfo Medan Arrahmaan Pane Terima Satyalancana Karya Satya

Rico Waas Pimpin Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Lapangan Merdeka, Sejumlah ASN Terima Satyalancana dari Presiden