Titik Api Baru Terus Muncul di Paser dan Kukar, DPR Desak Kemenkeu Segera Cairkan Rp290,9 Miliar
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan
NASIONAL
Oleh:Dr Ramadhan Pohan
ADA yang berbeda dari dua pidato Presiden Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Senayan, 14 Agustus 2026. Presiden tidak datang sekadar membawa kalimat-kalimat besar tentang masa depan Indonesia. Ia juga membawa angka.
Angka pertumbuhan ekonomi, investasi, pangan, energi, pupuk, infrastruktur, kemiskinan, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, sampai restrukturisasi badan usaha milik negara.Baca Juga:
Itu penting karena hampir dua tahun pemerintahan Prabowo berjalan dalam ruang publik yang gaduh. Media sosial membuat pemerintahan seperti bekerja di stadion yang penontonnya tidak pernah pulang. Kebijakan diumumkan pagi hari, diperdebatkan siang hari, lalu malamnya sudah menjadi meme dan bahan olok-olok.
Prabowo tidak kebal dari kritik itu. Ia tampak mencermati semua.
MBG dikritik karena anggarannya besar dan pelaksanaannya beberapa kali bermasalah. Sekolah Rakyat disebut terlalu ambisius. Koperasi Desa Merah Putih diragukan efektivitasnya. Hilirisasi dipertanyakan manfaat langsungnya bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi dianggap belum otomatis menghadirkan pekerjaan berkualitas. Bahkan, gaya komunikasi Presiden yang spontan, panjang, dan kadang keras menjadi bahan perdebatan. Tak ada yang luput diulas media sosial.
Apakah semua kritik kepada Prabowo salah? Tentu tidak. Dalam demokrasi, pemerintah memang harus dikritik. Apalagi sekarang, ketika media sosial membuat kritik datang jauh lebih cepat, riuh, dan terkadang tanpa cukup konteks.
Pertanyaan yang lebih adil adalah: setelah 21 bulan bekerja, apakah pemerintah memiliki bukti yang cukup untuk menjawab sebagian kritik tersebut?
Menurut saya, jawabannya: ya, cukup kuat—meskipun pekerjaan rumahnya juga masih besar.
"Akan" ke "telah"
Jika dibandingkan dengan pidato kenegaraan pertamanya di Senayan pada 15 Agustus 2025, ada perubahan menarik dalam bahasa politik Prabowo. Tahun lalu lebih merupakan pidato tentang arah; tahun ini lebih terasa sebagai pidato tentang hasil.
Pada 2025, ketika pemerintahannya baru berjalan 299 hari, Prabowo banyak menjelaskan fondasi: Pasal 33 UUD 1945, kedaulatan pangan dan energi, hilirisasi, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan
NASIONAL
PONTIANAK Presiden Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhut
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong enam badan usaha milik daerah (BUMD) memperkuat kolaborasi un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa baru Universitas Jendera
NASIONAL
JAKARTA Presenter Ruben Onsu buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi oleh Polres M
ENTERTAINMENT
BATU BARA Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Batu Bara masa bakti 20262029 resmi dilantik. P
EKONOMI
OlehDr Ramadhan PohanADA yang berbeda dari dua pidato Presiden Prabowo Subianto di kompleks parlemen, Senayan, 14 Agustus 2026. Presiden ti
OPINI
BANDA ACEH Polresta Banda Aceh menetapkan seorang pria berinisial QZ (41), warga Aceh Besar, sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI merespons kabar negara tetangga yang disebut mengirim nota keberatan akibat dampak asap kebak
NASIONAL
PURWOKERTO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik jual beli kursi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (
HUKUM DAN KRIMINAL