BREAKING NEWS
Sabtu, 22 Agustus 2026

Pidato Presiden Prabowo di Senayan: dari riuh kritik ke politik hasil

Administrator - Sabtu, 22 Agustus 2026 11:41 WIB
Pidato Presiden Prabowo di Senayan: dari riuh kritik ke politik hasil
Presiden Prabowo Subianto, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Kalau Sekolah Rakyat dianggap simbol, ukur berapa anak keluarga miskin yang masuk, bertahan, lulus, melanjutkan pendidikan, lalu mampu mengubah kehidupan keluarganya.

Kalau Koperasi Desa diragukan, jangan hanya menunjukkan jumlah yang diresmikan. Tunjukkan berapa yang sehat dan produktif.

Kalau Kampung Nelayan dibangun, jangan berhenti pada foto bangunan baru. Tunjukkan apakah pendapatan dan kehidupan nelayan benar-benar membaik.

Itulah perbedaan antara propaganda dan komunikasi pemerintahan yang logis dan kredibel. Propaganda meminta masyarakat percaya. Komunikasi publik yang baik memberi masyarakat alasan untuk percaya. Sampaikan narasi logis.

Karena itu, setelah dua pidato Senayan, pekerjaan komunikasi pemerintahan justru belum selesai. Data Presiden harus dibuka. Metodologinya harus dapat diperiksa. Menteri jangan menyampaikan angka berbeda-beda. Keberhasilan jangan dilebihkan. Kekurangan jangan disembunyikan.

Ketika kebijakan bermasalah, pemerintah sebaiknya berani mengatakan: ini yang salah, ini yang sedang kami perbaiki, dan ini kapan akan diselesaikan.

Keberanian mengakui kekurangan bukan tanda pemerintah lemah. Pemerintah yang percaya diri justru tidak takut kepada fakta yang tidak menyenangkan. Sebab pembangunan adalah proses. Indonesia memang belum selesai.

Lapangan kerja berkualitas harus diperbanyak. Produktivitas harus meningkat. MBG harus semakin aman. Sekolah Rakyat harus dibuktikan melalui mobilitas sosial anak-anaknya. Koperasi Desa harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan papan nama. Kampung Nelayan harus menaikkan kesejahteraan nelayan. Hilirisasi harus menghasilkan pekerjaan, teknologi, penerimaan negara, dan kemakmuran daerah.

Mengatakan pekerjaan belum selesai berbeda dengan mengatakan tidak ada pekerjaan yang berhasil. Di situlah publik harus adil.

Jangan membela pemerintah hanya karena kita menyukainya. Jangan pula menolak keberhasilannya hanya karena kita tidak menyukainya. Politik dan gaya suka dan tidak suka semacam itu tidak sehat.

Periksa angka. Periksa kebijakan. Periksa dampaknya kepada rakyat. Jika baik, katakan baik. Jika salah, perbaiki. Jika berhasil, lanjutkan. Jika gagal, koreksi.

Sebab rakyat tidak hidup dari tagar dan sinisme netizen. Petani tidak hidup dari tepuk tangan. Anak sekolah tidak menjadi sehat hanya oleh kata-kata ataupun kritik.

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Cabai Rawit Merah Melonjak ke Rp70.450/Kg, Telur Ayam Ikut Naik, Ini Rincian Harga Pangan Hari Ini
Sempat Dinyatakan Sembuh, Pelajar Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Kembali Kejang
Anggota DPD RI dari Bali Serahkan Tongkat Ganesha kepada Jokowi, Singgung Estafet Kepemimpinan ke Gibran
Luhut Ingatkan Kepala BGN: Pembangunan SPPG Tak Boleh Sekadar Kejar Bisnis
197 Ribu Siswa Sarawak Diliburkan, Asap Karhutla Kalimantan Kini Jadi Sorotan Media Malaysia-Singapura
Bukan Cuma Perwira, RI Buka Pertukaran Prajurit hingga Tamtama dengan Militer China Lewat Latihan Heping Garuda
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru