"Sihir Politik" Jokowi

Oleh:Firdaus Arifin

ADA politisi yang kekuasaannya berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan.

Begitu kendaraan dinas dikembalikan, pengawalan berkurang, dan ruang kerja ditinggalkan, namanya perlahan menjauh dari percakapan publik.

Baca Juga:

• KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Joko Widodo memperlihatkan gejala berbeda. Ia telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan panggung.

Lebih tepat lagi, panggung politik belum sepenuhnya meninggalkan Jokowi. Pertemuannya dibaca sebagai sinyal. Kunjungannya ke daerah melahirkan tafsir.

Kedekatannya dengan kekuatan politik tertentu dihitung sebagai salah satu variabel menuju 2029.

Ketika mengenakan atribut partai, orang mencari pesan di baliknya. Bahkan ketika penjelasannya singkat, tafsir politik dapat berkembang jauh lebih panjang.

Fenomena itulah yang dapat disebut sebagai "sihir politik" Jokowi. Tentu bukan sihir dalam pengertian mistik.

Istilah itu merupakan metafora untuk menggambarkan kemampuan mempertahankan relevansi setelah kekuasaan formal berakhir.

Jokowi tidak lagi mempunyai kewenangan konstitusional untuk memerintah.

Tidak ada lagi keputusan presiden yang dapat ditandatanganinya, kabinet yang dapat diarahkan, atau birokrasi yang berada di bawah komandonya.

Namun, politik tidak hanya bekerja melalui kewenangan formal.

KPK: Jalur Mandiri PTN Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

335 Perusahaan Punya Konsesi di Kawasan Karhutla Sumatra-Kalimantan, Menteri LH: Bisa Dipidana

Pemerintah Kaji Ulang DTSEN, Desil 10 Ternyata Banyak Diisi Masyarakat Kelas Menengah

Qresto Mulai Diterapkan di Medan, 46 Restoran Sudah Gabung Sistem Split Payment Pajak

Harumkan Nama Sumut, Dua Pelajar Toba Pulang Usai Tuntaskan Tugas Paskibraka Nasional 2026

Prabowo Yakin Karhutla Segera Terkendali: Tahun-Tahun Dulu Lebih Parah, Kita Atasi