Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

SEKADAR menyebut bahwa pakar atau ahli (expert) sedang menghadapi masalah besar di jagat media sosial agaknya keliru.

Di negeri kita, pakar atau ahli juga berhadapan dengan negara yang gagal paham menyangkut fungsi dan peran seorang ahli.

"Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi g**l*k," ucap Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, 18 September 2026.

Baca Juga:

• Lagi! 5 Siswa dan 1 Guru di Karo Mual dan Pusing Usai Santap MBG, Penyebab Masih Diselidiki

Dalam "The Dead of Expertise", Tom Nichols mengemukakan fenomena 'matinya kepakaran' di ruang-ruang media sosial.

Setiap orang mengklaim berhak bicara atas segala hal--bahkan pada tingkat yang melampaui kemampuan mereka.

Di satu sisi, hal ini adalah demokratisasi. Warga negara dapat berpartisipasi atas isu-isu yang menyangkut kepentingan mereka.

Itu harus disyukuri sebagai cara warga negara terlibat, hadir, dan memengaruhi negara.

Namun, di sisi lain, karena intens, menerabas, dan menerobos hal-hal yang sesungguhnya tidak dikuasai, suara-suara kerumunan di media sosial bukan hanya menggerogoti, tapi mematikan suara sang ahli atau pakar.

Suara otoritatif, relevan, dan absah atau sahih menurut bidang ilmu dan pengetahuan ditawar, dinisbikan, dan akhirnya dilucuti serta mati.

Di media sosial, setiap orang merasa bahwa pendapat atau opininya setara dengan suara pakar.

Makin nisbi dan menakutkan ketika artificial intelligence (AI) belakangan menyapu ruang-ruang sosial sehingga para pakar makin 'mati'.

Tusukan kepada kepakaran beranak pinak.

Di balik kecepatan dan kemajuan yang diantarkan oleh internet, ruang-ruang media sosial sedang mengonfirmasi hukum Sturgeon bahwa "90 persen dari semua hal adalah sampah".

Saking merindingnya, Nichols menyatakan besarnya ukuran dan volume internet serta ketidakmampuannya memisahkan pengetahuan yang bermakna dari keributan acak telah menyebabkan informasi yang baik akan selalu dirubung informasi yang buruk dan aneh.

Ini tragedi yang celakanya belum mampu dikendalikan.

Buku Nichols mengambil Amerika Serikat sebagai ruang lingkup, tapi sesungguhnya fenomena matinya kepakaran dapat dirasakan di sini (Indonesia) dan saat ini.

Ketika situasi tersebut belum lagi membaik dan pulih, kini pakar harus berurusan dengan satu hal yang besar, yakni kekuasaan.

Ini bukan kabar baik karena yang terjadi adalah delegitimasi terhadap seseorang yang beratribusi pakar atau ahli.

Saya menduga ucapan presiden tentang "pakar" ini bukan untuk seluruh orang, tapi orang tertentu. Hal itu dapat dilacak dari kalimat yang mendahuluinya.

"Tidak ada anak-anak Indonesia yang berangkat ke sekolah, kelaparan. Tidak ada anak-anak Indonesia yang stunting yang tidak dapat gizi sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otaknya lemah, tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak ingin melihat itu."

Setiap jeda kalimat, pidato itu direspons hadirin dengan tepuk tangan.

Mencermati kalimat tersebut, publik paham bahwa yang dimaksud dalam pidato itu adalah tentang makan bergizi gratis (MBG), program andalan pemerintahan hasil Pemilu 2024 ini.
Sebelumnya, ketika menerima sejumlah jurnalis di Hambalang, presiden juga menegaskan apa salahnya MBG? Apa salahnya dengan Koperasi Desa Merah Putih?

Di sini tampak perbedaan dalam menyikapi masalah.

Suara kritik terus-menerus mengedepankan problem atas pelaksanaan MBG di lapangan.

Media massa melaporkan dugaan keracunan yang dialami murid setelah menyantap MBG mencuat di Sidoarjo, Jawa Timur, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Lasem, Jawa Tengah, Bener Meriah, Aceh, dan Agam, Sumatera Barat. (Kompas.id, 4/9/2026)

Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 menyatakan, kasus keracunan makanan terkait program MBG telah berdampak pada 50.059 orang dengan 560 kejadian.

Seluruh kasus tersebut tersebar di 245 kabupaten/kota di 36 provinsi di Indonesia.

Kejadian ini bukan hukum Sturgeon. Ini kenyataan yang tidak mengada-ada.

Tidak salah jika Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, menyebut masalah keracunan akibat menyantap MBG ini adalah masalah sistemik.

Runyamnya, insiden keracunan makanan yang berulang in tidak sampai menyadarkan pihak-pihak terkait untuk menyebutnya sebagai masalah besar.

Dan jika hal semacam ini tidak dilaporkan atau tidak sampai ke meja presiden, maka wajar jika tak ada kesamaan dalam menyimpulkan masalah MBG.

Suara kritik menyebut MBG harus dievaluasi, sementara pemerintah menganggap MBG on the right track.

Pemerintah terpaku dengan misi besar MBG sebagai "langkah besar" untuk menurunkan angka kurang gizi, stunting atau tengkes, serta memerangi kelaparan.

Pada saat yang sama abai pada pelaksanaan tata kelola di lapangan yang justru membahayakan anak-anak Indonesia. Kritik atas MBG bertumpu pada objektivitas.

Jika Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki versi lain atas kejadian keracunan makanan, mestinya diadu di ruang publik.

Yang terjadi kritik dibalas dengan delegitimasi pada orang-orang yang disebut pakar. Saking gemasnya terbitlah bahasa kekuasaan yang jauh dari elegan.

Otoritas pakar runtuh sekali lagi. Kali ini bukan di media sosial, tapi di depan kekuasaan.

Dari level bawah hingga puncak, kepemimpinan mensyaratkan kemampuan mendengar. Ini pekerjaan gampang, tapi sulit.

Tidak sulit, tapi juga tidak gampang. Ia membutuhkan kemauan.

Dengan mendengar, subjek tertentu tahu perspektif orang lain atas suatu masalah (objek).

Semua orang, termasuk pemimpin, perlu mendengar agar jernih dan bening dalam memahami, mendekati, dan akhirnya menyelesaikan masalah.

Di negeri yang terus dikurung berita buruk (bad news) ini, mendengar kritik juga bagian dari pekerjaan kepemimpinan--dari bawah hingga pucuk (top level).

Saya tidak yakin, mereka yang terus-menerus melancarkan kritik, sebagai subjek yang sedang membenci pemerintah, atau tidak cinta negara dan bangsanya.

Sebaliknya, mereka cinta pada negara dan bangsanya. Mereka juga kaum patriotik.

Demikian juga dengan anak-anak muda yang tergabung dalam kabinet bayangan, atau bekerja di organisasi nonpemerintah (LSM), atau kelompok kepentingan dengan isu tunggal (kekuatan subpolitik).

Stempel "g**l*k", Londo Ireng, hingga antek asing seyogianya tidak lagi menjadi bahasa kekuasaan.

Dalam sistem politik demokrasi, ada ruang bagi kebebasan berpendapat, berekspresi, serta melakukan unjuk rasa.

Pakar atau orang-orang tertentu yang belum berstatus pakar, bebas mengemukakan kritik asal objektif dan syukur-syukur produktif.

Para pengkritik itu bukan 'musuh negara', bukan pula 'musuh kekuasaan'.

Mereka sesama anak bangsa yang sama-sama mencintai bangsa dengan jurusan dan rute berbeda.

Fungsi kritik adalah mengingatkan, menegur, atau setidak-tidaknya mencubit kekuasaan agar amanah, lurus, tidak bengkok-bengkok dalam menjalankan kekuasaan yang dititipkan oleh rakyat.

Dan karena kekuasaan itu dipinjami oleh rakyat, serta tidak berlangsung selamanya (dibatasi), mereka yang berada di jantung kekuasaan eksekutif wajib mendengar kritik.

Manusia itu insan yang dhaif (lemah), tidak terkecuali zoon politikon yang sedang menggenggam kekuasaan republik.

Seorang pakar adalah seorang cendekiawan atau intelektual.

Merujuk Mohammad Hatta, ia adalah seorang yang cinta kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar.

Kata Bung Hatta lagi, seorang kaum cendekiawan tidak dapat mengelakkan diri dari tanggung jawab untuk ikut memperbaiki nasib bangsanya.

Sama dengan tugas pers. Jika diselami fungsi kritik terhadap kekuasaan adalah hal yang pokok dan utama dibandingkan fungsi hiburan, edukasi, dan memberikan informasi kepada khalayak.

Pers yang melucuti fungsi kritik adalah pers yang lupa dengan fungsi epistemisnya.

Dan pakar, sebagai barisan kaum cendekiawan yang menanggalkan kritik, telah membuang peluang memperbaiki nasib bangsanya seperti diungkap Bung Hatta.

Negeri kita dikurung berita buruk, jadi tidak mungkin membuang fungsi kritik tersebut.

Kritik itu kadang pahit, tapi ia jamu atau setidaknya vitamin yang berguna bagi tubuh (kekuasaan).

Suatu waktu (di kemudian hari) percayalah kritik-kritik itu bakal menyehatkan kerja pemerintahan (government) dan negara (state).

Sebaliknya tepuk tangan, terlebih palsu dan basa-basi, akan meninabobokan dan menjerumuskan kekuasaan.

Mungkin tepuk tangan tersebut riuh-rendah, bikin bangga, membangkitkan adrenalin dan semangat.

Namun, kadang hal yang manis itu bikin terlena, lupa diri, dan memabukkan.*(nasional.kompas.com)

*) Penulis adalah

Lagi! 5 Siswa dan 1 Guru di Karo Mual dan Pusing Usai Santap MBG, Penyebab Masih Diselidiki

Sambut HUT TNI ke-81, Kodam I/BB Gelar Bazar dan Pasar Murah di 3 Kota Sumut

Kabar Terbaru Febiona Purba, Korban Keracunan MBG di Karo: Kini Kembali Bersekolah, Kondisinya Disebut Membaik

Banjir Terjang Berngam Binjai Saat Warga Terlelap, Ketinggian Air Capai 50 Cm

Panen Padi Pakai Combine Harvester, Bupati Batu Bara Targetkan Air Putih Jadi Sentra Padi

Bupati Labusel Serahkan Bantuan Pendidikan Baznas kepada 22 Mahasiswa: Jangan Berhenti Kejar Cita-Cita