Habis Asap Terbitlah Sawit

Ia juga meminta nama-nama korporasi yang diduga terlibat ditelusuri, termasuk kemungkinan pencabutan izin dan hak guna usaha.

Arahan itu memberikan mandat politik yang jelas. Tantangannya ialah memastikan perintah tersebut berujung pada hasil yang dapat diperiksa publik.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penyegelan lokasi atau pengumuman penyelidikan.

Masyarakat perlu mengetahui perkembangan perkara, status kawasan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta dasar hukum setiap tindakan.

Jika ditemukan pelanggaran, proses pidana dan sanksi administratif harus dijalankan sesuai ketentuan.

Jika dugaan tidak terbukti, hasil penyelidikan pun perlu dijelaskan secara terbuka.

Pemeriksaan juga harus membedakan pelaku yang membakar, pihak yang menguasai lahan, dan pihak yang memperoleh manfaat.

Ketiganya mungkin orang atau badan hukum berbeda.

Tanpa penelusuran kepemilikan dan aliran keuntungan, penegakan hukum berisiko hanya menjangkau orang yang berada paling dekat dengan api.

Industri sawit tentu tidak dapat dipukul rata.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia membantah bahwa perusahaan sengaja membakar lahan dan menyatakan pembukaan lahan tanpa bakar telah lama dilakukan.

Bantahan itu perlu ditempatkan dalam pemeriksaan berbasis bukti.

Kapolri Suyudi Beberkan Kronologi Penangkapan Kapal Pembawa 1 Ton Ketamin di Perairan Asahan

Kejati Sumut Eksekusi Mantan Kades Tapak Kuda dalam Kasus Alih Fungsi Hutan Langkat

Eksekusi Terpidana Alih Fungsi Hutan Mangrove Jadi Sawit di Langkat Batal, Alexander Halim Dirujuk ke Rumah Sakit

KPK Tahan 7 Tersangka Korupsi BBPJN Sumut, Dugaan Penerimaan Uang Capai Rp8,37 Miliar

Bupati Labusel Ingatkan Kepala Sekolah, Kelalaian Administrasi dan Anggaran Bisa Berujung Masalah Hukum: Jangan Anggap Sepele

Pemprov Sumut Siagakan Personel Manggala Agni dan Kelompok Masyarakat Peduli Api Cegah Karhutla