LOMBOK - Pemerintah memutuskan untuk menutup seluruh jalur pendakian Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB) secara sementara. Langkah ini diambil menyusul rentetan insiden kecelakaan yang menimpa pendaki dalam beberapa waktu terakhir.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa penutupan dilakukan demi keselamatan para pendaki, sekaligus untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem keselamatan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
"Keselamatan jiwa pendaki adalah prioritas. Jalur hanya dibuka kembali jika seluruh standar keamanan telah terpenuhi melalui koordinasi lintas instansi," kata Budi dalam keterangan resmi dari Kemenko Polhukam, Jumat (18/7).
Keputusan Hasil Rapat Koordinasi
Penutupan jalur pendakian ini merupakan hasil rapat koordinasi lintas instansi yang digelar bersama Basarnas, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNI, Polri, Pemprov NTB, Dinas Pariwisata NTB, serta pemangku kepentingan lainnya.
Berikut 4 poin utama keputusan tersebut:
Penutupan Total Jalur Pendakian Rinjani
Semua jalur ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Evaluasi SOP Pendakian dan Evakuasi Darurat
SOP akan diperbaiki agar lebih responsif terhadap cuaca ekstrem dan kondisi darurat.
Perbaikan Fasilitas Keamanan dan Sarana Darurat
Fasilitas keselamatan dan evakuasi akan ditingkatkan di sepanjang jalur pendakian.
Verifikasi Kelayakan Jalur oleh Tim Gabungan
Jalur hanya dibuka kembali setelah dinyatakan aman oleh Basarnas, TNI-Polri, dan Tim Mountaineering Indonesia.
Budi Gunawan mengimbau para pendaki dan wisatawan untuk mematuhi keputusan ini dan menahan diri dari aktivitas pendakian hingga jalur benar-benar aman.
"Kami mengapresiasi kerja sama seluruh pihak dalam upaya meningkatkan tata kelola dan mitigasi risiko di Gunung Rinjani," tuturnya.
Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau Posko Basarnas terdekat.*
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
Pemerintahan
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
Ekonomi
