Kepala BNN Deli Serdang Dilaporkan atas Dugaan Penganiayaan Tahanan, Polda Sumut Buka Suara
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden Kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menghadirkan sejumlah pemikiran penting dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam posisinya sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan untuk MK, Megawati menyoroti aspek keadilan, supremasi hukum, dan tanggung jawab etis yang harus dijunjung tinggi oleh hakim Mahkamah Konstitusi.
Megawati berharap proses sengketa tersebut dipenuhi oleh keadilan dan kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, sebagai fondasi utama kehidupan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dalam tulisannya, Megawati menekankan pentingnya keadilan substantif yang mesti ditegakkan oleh para hakim MK. Hal ini sejalan dengan prinsip negarawan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama.
Menyikapi peran hakim MK, Megawati menegaskan perlunya sikap negarawan yang bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif. Supremasi hukum, budaya hukum, dan keteladanan aparat penegak hukum menjadi satu kesatuan yang esensial dalam upaya menjaga keadilan dan kebenaran.
Dalam konteks praktik politik, Megawati juga mengingatkan tentang motif nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi dalam proses pemilihan umum (Pemilu). Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) juga menjadi sorotan serius Megawati, mengingat pengerahan aparatur negara untuk kepentingan tertentu yang telah berlangsung sejak tahun 1971.
Lebih lanjut, Megawati mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dalam mengambil keputusan, terutama bagi para hakim MK. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Megawati menekankan agar putusan yang diambil tidak kontroversial dan selalu mengedepankan supremasi hukum serta kepentingan negara yang lebih besar.
Dalam konteks politik dan hukum yang kompleks, harapan Megawati Soekarnoputri adalah agar proses sengketa hasil Pilpres 2024 dapat memberikan keadilan yang sejati dan menjaga integritas hukum serta kepentingan nasional.
(K/09)
MEDAN Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deli Serdang, Josua Tampubolon, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara ata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi aksi swadaya masyarakat yang bergotong royong memperbaiki Jalan dan Jemb
NASIONAL
YOGYAKARTA Kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha terus bergulir. Polresta Yogyakarta kembali menetapk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Di tengah sorotan publik terhadap perkara hukum yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin di Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali infrast
NASIONAL
JAKARTA Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menjadi langkah lanjutan dari kunjungan balasan Presiden RI Prabowo S
NASIONAL
MEDAN Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., bersama Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, S.E., M.AP., Ketua TP
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi ku
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) memberlakukan program penghapusan
PEMERINTAHAN