Kemenhub Putuskan Blacklist Warga yang Daftar Mudik Gratis Ganda

JAKARTA – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) mengeluarkan ancaman keras terhadap warga yang tidak melakukan validasi ulang untuk mudik Lebaran tahun ini. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024), Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirullah, mengumumkan bahwa Kementerian akan memblacklist nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tidak memenuhi persyaratan validasi.

“Tahun ini kami membuat notifikasi, kalau tahun ini mendaftar dan tidak dipakai maka akan diblacklist, NIK nya akan kami kunci dan kalau ada mudik gratis atau kegiatan lain, dia tidak akan bisa lagi mendapatkan kesempatan,” tegas Amirullah.

Pernyataan tersebut menyusul kebiasaan buruk masyarakat yang sering mendaftar di berbagai penyelenggara mudik gratis, namun hanya melakukan validasi di satu program saja. Amirullah mengungkapkan bahwa fenomena ini menyebabkan kursi bus kosong dan tak terisi penumpang, seperti yang terjadi pada tahun 2023 di mana sebanyak 1.500 orang mendaftar di penyelenggara berbeda.

“Kami minta data dari 3 penyelenggara, ternyata ada 1.500 orang yang mendaftar di penyelenggara berbeda. Ini perlu penekanan untuk kita semua kalau sudah dapat di satu tempat, beri kesempatan yang lain mendapatkan,” jelasnya.

Dengan demikian, Kementerian Perhubungan memastikan akan mengambil tindakan tegas dengan memasukkan penumpang yang mendaftar di lebih dari satu penyelenggara ke dalam daftar hitam. Hal ini akan mengakibatkan mereka tidak bisa lagi mendaftar program mudik gratis di periode setelahnya.

“Jadi kami di tahun ini, pendaftar akan kita kasih notifikasi, kalau tidak diambil maka akan diblacklist dia selamanya,” ucapnya dengan tegas.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu dalam efisiensi dan efektivitas program mudik gratis, serta mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam mendaftar dan menggunakan kesempatan yang diberikan. Namun, konsekuensi dari kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya bagi warga yang mungkin memiliki alasan valid untuk mendaftar di lebih dari satu penyelenggara.

(AS)