Nadiem Ajukan Banding usai Divonis 10 Tahun: Saya Akan Terus Berjuang
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding
HUKUM DAN KRIMINAL
BEKASI -Polemik terkait terbitnya sertifikat di perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, kini memasuki babak baru. Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bekasi, Darman Satia Halomoan Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi atas laporan yang disampaikan sejak Desember 2024, jauh sebelum isu "pagar laut" mencuat di publik.
Darman menjelaskan bahwa Kantah Kabupaten Bekasi menemukan adanya kejanggalan dalam prosedur terbitnya sertifikat di kawasan perairan Paljaya, yang terjadi setelah warga mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021. "Kami menemukan adanya perpindahan sertifikat di kawasan pagar laut yang tidak melalui prosedur pendaftaran tanah yang semestinya," ujarnya saat mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di lokasi penggusuran Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, pada Jumat (7/2/2025).
Berdasarkan laporan yang diterima pada 20 Desember 2024, Darman menambahkan bahwa pihaknya langsung melapor ke Inspektorat Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Alhamdulillah, Inspektorat sudah turun melakukan investigasi pada minggu pertama setelah laporan kami," kata Darman. Kini, pihak terkait tengah menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa dirinya mencurigai adanya keterlibatan oknum pejabat dengan akses terhadap sistem pertanahan yang tidak semestinya. "Enggak mungkin ini dilakukan oleh pejabat rendahan. Jika ada keterlibatan pejabat, mungkin ada kerja sama dengan hacker (peretas)," ungkap Nusron.
Kasus ini semakin memanas seiring dengan munculnya laporan dari Ombudsman yang mengungkap adanya upaya untuk menguasai 370 hektare ruang laut di wilayah Tangerang, yang diduga terkait dengan masalah sertifikat di kawasan perairan tersebut.
Darman menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menuntaskan masalah ini dengan transparansi dan keadilan.
(km/n14)
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan akan mengajukan banding
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya segera melimpahkan berkas perkara tiga tersangka dalam kasus dugaan penyebaran fitnah terkait ijazah Presiden k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
NASIONAL
JAKARTA Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pola penyebaran promosi judi online (judol) di media sosi
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam kon
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, telah menjalani
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menegaskan komitmennya mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran pah
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengajak para pakar perencana pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia untuk berk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaparkan sejumlah pertimbangan y
HUKUM DAN KRIMINAL