Prabowo Bercanda soal Jabatan Destry: Oke Ya? Tapi DPR yang Menentukan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat menyapa Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayant
NASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus korupsi suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024. Penetapan tersangka ini mengungkapkan keterlibatan Hasto dalam upaya suap yang melibatkan Harun Masiku, tersangka lainnya yang hingga kini masih buron.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyidik saat ini masih dalam tahap pengumpulan bahan bukti untuk memperkuat pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto. “Kami masih mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti, baik dari saksi-saksi maupun dokumen-dokumen yang ada, untuk bisa meminta keterangan lebih lanjut,” ujar Asep pada wartawan, Selasa (31/12/2024).
Proses ini penting agar saat Hasto diperiksa lebih jauh, penyidik memiliki informasi yang lengkap, sehingga tidak ada celah bagi tersangka untuk mengelak. Asep juga menyatakan bahwa penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk bukti elektronik, untuk memastikan kebenaran kasus tersebut.
Kasus suap PAW DPR ini dimulai dengan penetapan Harun Masiku sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam upaya mempengaruhi Komisioner KPU untuk memenangkan dirinya sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Berdasarkan hasil penyidikan, Hasto Kristiyanto ditemukan memiliki peran aktif dalam upaya tersebut. Hasto diduga terlibat dalam berbagai upaya untuk memuluskan jalan Harun Masiku meraih kursi anggota DPR, termasuk memberikan suap kepada pihak KPU.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers pada 24 Desember 2024, mengungkapkan bahwa Hasto bersama Harun Masiku telah berkoordinasi untuk melakukan suap kepada Komisioner KPU. “Kami menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto), yang bersama-sama dengan saudara HM (Harun Masiku) melakukan suap kepada Komisioner KPU,” jelas Setyo.
Sementara itu, Harun Masiku sendiri masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Harun Masiku belum berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum. Penyidik KPK terus berupaya untuk menangkap Harun agar proses hukum dapat berjalan secara tuntas.
Hasto Kristiyanto yang telah dilaporkan sebagai tersangka dalam kasus ini, belum memberikan pernyataan resmi mengenai statusnya tersebut. Namun, kasus ini tentunya semakin menarik perhatian publik mengingat posisi Hasto yang merupakan Sekjen partai terbesar di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan.
Proses hukum yang terus berjalan di KPK ini diperkirakan akan menyisakan banyak pertanyaan dan kontroversi seiring dengan berjalannya waktu. Sejumlah pihak pun mendesak KPK untuk mengungkap kasus ini secara transparan dan adil.
(N/014)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan saat menyapa Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayant
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (30/7/2026). Mata uang Gar
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang senilai sekitar Rp2,7 miliar dalam operasi tangkap tangan (O
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pemerintah daerah mengurangi penggunaan atap berbahan seng dan asbes karena dinilai
NASIONAL
JAKARTA Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat m
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Pimpinan Cabang Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Batu Bara, Kami
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons hasil survei terbaru mengenai tingka
NASIONAL
BATANG Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026), sebelum me
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemerintah bersama DPR wajib memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari ang
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan evaluasi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menggun
NASIONAL