Hasto Kristiyanto Minta KPK Tegakkan Hukum Berlandaskan Keadilan

JAKARTA -Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap patuh pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum. Hal ini ia sampaikan dalam pidato politiknya di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Hasto menegaskan bahwa hukum tidak hanya harus berlandaskan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Ia menekankan pentingnya peran hakim sebagai pembelajar sepanjang hayat agar dapat mewujudkan keadilan yang sejati.

"Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itu, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, bahkan filsuf, agar mampu mewujudkan keadilan sejati," ujar Hasto.

Menurut Hasto, keadilan tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami denyut keadilan di masyarakat. Ia mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, yang menyatakan bahwa hakim harus merasakan kehidupan dalam setiap keputusan yang diambil.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti seluruh proses hukum di KPK secara koperatif. Namun, ia juga berharap agar lembaga antirasuah tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip hukum yang benar dan tidak melenceng dari koridor keadilan.

"Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab," tegasnya.

Namun, Hasto juga menyinggung adanya proses politik yang terjadi di balik kasus yang menimpanya. Menurutnya, sebagai kader partai, ia siap menghadapi segala konsekuensi yang muncul sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa.

"Sejak awal, kami sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang terjadi. Sebagai kader partai, tentu kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita bangsa," tambahnya.

Selain itu, Hasto turut menyinggung pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut pemikiran Prof. Sunarto sebagai "secercah harapan" di tengah kondisi hukum yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan.

"Harapan itu penting, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan demokrasi semakin terancam akibat penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi," pungkas Hasto.

Dengan pernyataannya ini, Hasto menegaskan komitmennya untuk mengikuti proses hukum secara transparan dan meminta agar KPK tetap berpegang pada prinsip keadilan tanpa terpengaruh kepentingan politik.

(vv/a)