JAKARTA -Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dalam proses penahanan tersebut, kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum ini harus dilakukan dengan baik. Kita tidak boleh membiarkan hukum digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan elite tertentu," ujar Maqdir.
Baca Juga:
Maqdir menilai bahwa KPK telah mengesampingkan hal-hal substansial dalam proses ini dan lebih mengutamakan aturan-aturan formal. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai hal-hal substansial yang dimaksud dalam kasus Hasto.
Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2020. Dalam OTT tersebut, sejumlah pihak, termasuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan pengusaha Saeful, telah ditetapkan sebagai tersangka. Wahyu Setiawan divonis bersalah setelah menerima suap untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Baca Juga:
Hasto diduga terlibat dalam upaya menggagalkan Riezky Aprilia yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam PAW tersebut, agar Harun Masiku dapat masuk DPR. KPK juga mencurigai Hasto meminta agar KPU segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait PAW tersebut.
Selain itu, Hasto diduga turut berperan dalam merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto juga dikabarkan meminta agar ponsel Harun Masiku direndam sebelum kabur dan menyuruh saksi memberikan kesaksian palsu.
Hasto akan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk 20 hari pertama. Proses hukum atas dugaan suap dan perintangan penyidikan ini masih terus berlanjut, dengan KPK berkomitmen untuk mengungkap fakta-fakta baru terkait kasus ini.
(dc/a)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
