JAKARTA -Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mengumumkan intensifikasi pengawasan terhadap produk makanan dan minuman menjelang bulan Ramadhan 2025. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat dan kelancaran ibadah bagi umat Muslim. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pengawasan akan fokus pada bahan-bahan yang berbahaya, seperti boraks, formalin, atau plastik, yang sering ditemukan pada produk makanan dan minuman.
"Bulan puasa kita lakukan juga intensifikasi pengawasan terhadap makanan dan minuman, khususnya yang berhubungan dengan zat-zat berbahaya. Misalnya, mengandung boraks, formalin, atau plastik," ujar Taruna di Jakarta, pada Jumat (21/2/2025).
Pengawasan juga akan diperluas pada produk-produk makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa serta yang biasa dijual untuk takjil, guna memastikan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM berkomitmen untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi umat Muslim saat berbuka puasa tidak mengandung bahan yang membahayakan kesehatan.
BPOM akan menggerakkan 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan melibatkan sekitar 6.700 pegawai yang akan bertugas untuk memeriksa pasar, tempat pembuatan makanan, toko-toko, dan minimarket. Para pegawai ini akan turun langsung untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman aman.
"Kami akan turun langsung ke pasar-pasar, tempat pembuatan makanan, dan minimarket untuk memastikan semua bahan yang digunakan aman," tambah Taruna.
Meskipun mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi, BPOM berjanji untuk bekerja secara optimal demi kepentingan masyarakat. Taruna menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk kepentingan rakyat banyak dan bukan untuk kepentingan individu.
"Dengan keterbatasan anggaran, kami akan tetap bekerja optimal karena ini untuk kepentingan rakyat banyak. Kami akan sukseskan tugas ini dan patuh pada instruksi Presiden," tuturnya.
BPOM berharap pengawasan yang intensif ini dapat memberikan rasa aman bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
(km/a)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
Pemerintahan
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imipas Yusril Ihza Mahendra, menilai Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik impor
Ekonomi
JAKARTA Pemerintah menegaskan kebutuhan tambahan lahan tebu dan singkong hingga satu juta hektare untuk mendukung kebijakan pencampuran 1
Pemerintahan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan aturan baru terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). adsenseSalah satu ket
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan strategi inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menghadapi penyesuaian
Ekonomi
JAKARTA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menegaskan bahwa ancaman pidana tidak hanya berlaku bagi produsen dan penjual
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia menghentikan sementara impor besi bekas (scrap metal) setelah ditemukan kontaminasi zat radioaktif cesium13
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait t
Ekonomi
