"Kami juga memberikan pendampingan kepada kepala daerah agar pencegahan korupsi dapat dilakukan secara optimal. Kami memberikan masukan terkait potensi-potensi fraud yang ada dan memberikan perbaikan. Namun jika hal tersebut terus berulang, tentunya kami akan memberikan penindakan," ujar Jenderal Sigit.
Selain itu, Kapolri juga membahas mengenai stabilitas keamanan nasional, akuntabilitas keuangan, dan pembangunan daerah. Jenderal Sigit berharap para kepala daerah dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menjalankan program-program pemerintah dengan baik.
Baca Juga:
Kegiatan ini mendapat respons positif dari para peserta yang mengikuti dengan semangat. Sebagai bentuk dukungan, Kapolri juga membagikan nomor telepon untuk mempermudah komunikasi dan konsultasi antara kepala daerah dengan pihak kepolisian terkait berbagai masalah yang dihadapi.
"Kami memberikan ruang konsultasi dan nomor telepon untuk memudahkan komunikasi antara kami dan kepala daerah, agar mereka bisa mengadu terkait hal-hal yang dibutuhkan," ungkap Jenderal Sigit.
Baca Juga:
MEDAN Manajemen PSMS Medan resmi menunjuk Kas Hartadi sebagai pelatih kepala untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 20252026. Penunj
Olahraga
TARUTUNG Sebanyak 821 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tapanuli Utara (Taput), mengeluh karena gaji ke13 dan gaji bu
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus menggencarkan berbagai langkah strategis guna menanggulangi kebakaran hut
Pemerintahan
MEDAN Menyikapi lonjakan suhu udara di Kota Medan yang mencapai 36,7 derajat Celsius, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengeluarkan e
Pemerintahan
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait ketidaksesuaian standar
Hukum dan Kriminal
NIAS BARAT Pemerintah Kabupaten Nias Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Setiawan, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025 di Jal
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatra U
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi Stasiun Pengisian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan pemblokiran terhadap ribuan rekening dormant atau tidak akti
Nasional