JAKARTA -Ombudsman Republik Indonesia menilai bahwa kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, dengan modus mengoplos bahan bakar minyak (BBM), merupakan bukti kegagalan tata kelola pengadaan barang dan jasa di perusahaan pelat merah tersebut.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyatakan bahwa kasus ini tidak hanya mencoreng praktik korupsi yang merugikan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap pelayanan barang publik, khususnya penyediaan BBM.
Baca Juga:
"Ombudsman menilai kasus ini sebagai bentuk kegagalan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021," ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).
Lebih lanjut, Yeka menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bertentangan dengan prinsip good corporate governance (GCG).
Baca Juga:
Sebagai tindak lanjut, Ombudsman mendorong PT Pertamina untuk melakukan perbaikan yang signifikan dalam sistem pengadaan BBM, guna memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
Ombudsman juga menegaskan pentingnya pengujian terhadap BBM yang akan disalurkan kepada konsumen.
MEDAN Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Sumatera Utara (Sumut) kembali mengalami penurunan pekan ini. Berdasarkan data dari Din
Ekonomi
PENULISDR Usman Lam ReungPresiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yaitu Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panj
Opini
SEOUL Setelah berjuang selama hampir delapan bulan, Jennie BLACKPINK akhirnya menang dalam gugatan hukum terhadap seorang pria yang mengaku
Entertainment
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
JAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
Internasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
Nasional
PEKANBARU Sekitar 7.000 peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa menolak relokasi warga
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan ini di
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar
Hukum dan Kriminal
