Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA -Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, membantah informasi yang beredar terkait anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebutkan tersisa hanya Rp 500 juta akibat efisiensi anggaran kementerian dan lembaga.
Dalam penjelasannya, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pagu anggaran KND pada tahun 2025 mencapai Rp 6.915.689.000.
Namun, setelah efisiensi dilakukan, anggaran yang masih tersisa adalah sekitar Rp 3.030.187.000, bukan Rp 500 juta seperti yang diberitakan sebelumnya.
"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp 6 miliar lebih.
Setelah ada efisiensi, tersisa sekitar Rp 3 miliar lebih. Jadi, informasi yang beredar bahwa tinggal Rp 500 juta itu tidak benar," tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Gus Ipul juga menegaskan bahwa meskipun ada efisiensi anggaran, tidak ada pengurangan untuk anggaran bantuan sosial (Bansos) maupun layanan terapi bagi penyandang disabilitas.
Begitu pula dengan dukungan untuk tenaga medis dan pendamping yang melayani penyandang disabilitas.
"Untuk pelayanan penyandang disabilitas dan bansos untuk mereka tetap diberikan dukungan. Anggarannya masih ada, jadi tidak ada yang dikurangi," ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, prinsip efisiensi anggaran yang diterapkan oleh kementerian adalah memastikan bahwa anggaran yang diberikan untuk bansos langsung sampai ke masyarakat.
"Bansos untuk lansia dan penyandang disabilitas, semuanya tetap tidak dikurangi," kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa anggaran operasional untuk saluran bantuan sosial dan monitoring juga tidak mengalami pengurangan.
Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja Kemensos dalam melaksanakan tugasnya.
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL