JAKARTA -Sidang praperadilan jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang dijadwalkan digelar pada Senin, 3 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) harus ditunda.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon meminta penundaan tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan bahwa permohonan penundaan ini diajukan karena pihak KPK masih melakukan koordinasi dan mempersiapkan materi terkait dengan sidang tersebut.
Baca Juga:
"KPK meminta penundaan sidang praperadilan tersangka HK kepada hakim karena masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi," jelas Tessa Mahardhika pada Senin (3/3/2025).
Hasto Kristiyanto diketahui kembali mengajukan dua permohonan praperadilan ke PN Jaksel yang berkaitan dengan status tersangkanya dalam dua kasus.
Baca Juga:
Kasus pertama adalah dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, dan yang kedua adalah dugaan perintangan penyidikan yang sedang ditangani oleh KPK.
Sebelumnya, pada Senin, 17 Februari 2025, permohonan praperadilan ini telah diajukan dan tercatat di kepaniteraan pidana PN Jaksel.
Hasto Kristiyanto mengajukan permohonan terhadap KPK sebagai termohon, dengan hakim tunggal Afrizal Hady yang akan menangani permohonan terkait dugaan suap, sementara hakim Rio Barten Pasaribu akan menangani permohonan terkait dugaan perintangan penyidikan.
Sidang pertama untuk agenda panggilan para pihak awalnya dijadwalkan pada hari ini, namun harus ditunda setelah permohonan KPK disetujui.
Hasto sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa dirinya tidak merugikan negara dan terus menempuh jalur hukum melalui praperadilan setelah keputusan hakim yang menyatakan permohonan praperadilan terkait kasusnya tidak dapat diterima.
(bs/n14)
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebud
Seni dan Budaya
JAKARTA Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound syste
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat ke
Pendidikan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata dan berkuali
Kesehatan
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bertema manga popule
Nasional
