Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi, juga menilai bahwa tuduhan terhadap Bahlil terkait skandal korupsi tersebut tidak berdasar.
Menurutnya, masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM baru dimulai pada Agustus 2024, sementara korupsi di Pertamina terjadi jauh sebelumnya, yakni antara 2018 hingga 2023.
Baca Juga:
"Jadi, tuduhan itu jelas tidak tepat. Ada muatan politis di balik isu ini. Terlebih Bahlil juga adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang bisa jadi menjadi sasaran dalam konteks dinamika politik," ujar Ari Junaedi.
Ari menegaskan bahwa masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak terjebak pada narasi yang salah.
Baca Juga:
Ia mengingatkan bahwa politik dapat menjadi sarana untuk menggerakkan berbagai isu demi mencapai tujuan tertentu.
Nurul Arifin pun berharap agar publik lebih kritis dalam menyikapi kasus ini dan menghindari persepsi yang keliru.
Ia juga menekankan bahwa pihak-pihak terkait dalam skandal korupsi di Pertamina harus bertanggung jawab, dan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola di perusahaan BUMN tersebut.
(cb/a)
JAKARTA Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa negaranya tidak memerlukan bantuan militer da
Internasional
BELU Wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan kembali ditunjukkan oleh Satgas Pos Lakmars. Bekerja sama d
Nasional
FLORESGunung Lewotobi Lakilaki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi hebat pada Selasa (17/6/2025
Peristiwa
BANDUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengembalikan berkas perkara penyidikan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter r
Hukum dan Kriminal
SUMBAR Polwan Polda Sumatera Barat, Brigadir Dhea Friesca Olla Febri, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah aksinya
Hukum dan Kriminal
JAKARTAKuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengecam langkah Kejaksaan Agung (K
Hukum dan Kriminal
MEDAN Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan periode 20252029 resmi dilantik oleh Ketua Umum KONI Sumut, Kolonel (Purn) Ha
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggegerkan publik dengan menyita uang tunai senilai Rp11,8 triliun dalam pengembangan kasus k
Nasional
TAPTENG Sebanyak 386 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Tapanuli Tengah (Tap
Pemerintahan
JAKARTA Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperkecil luas rumah subsidi menjadi minimal 18 meter persegi me
Ekonomi
