Polda Aceh dan Pesantren Oemar Diyan Perkuat Sinergi, Dorong Literasi dan Pembinaan Karakter Santri
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
bitvonline.com-Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak fundamental bagi pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan.
THR bukan hanya bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja, tetapi juga menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan tambahan selama perayaan hari besar keagamaan.
Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan untuk membayar THR kepada pekerja sesuai ketentuan yang berlaku demi memastikan hak pekerja terpenuhi. Berdasarkan aturan, pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Keterlambatan atau kegagalan dalam membayar THR dapat berpotensi menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Oleh karena itu, pembayaran dilakukan lebih awal untuk memudahkan pekerja dalam memanfaatkan haknya tanpa menghadapi kendala finansial.
Pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam peraturan tersebut, pembayaran THR wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan agar pekerja bisa memanfaatkannya tepat waktu.
THR wajib diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, baik yang berstatus tetap, kontrak, maupun harian lepas.
Besaran THR yang diberikan tergantung pada masa kerja pekerja, yaitu:
Pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi jajaran Yayasan Pendidikan Isl
NASIONAL
MEDAN Penanganan laporan dugaan intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalistik yang dialami jurnalis Deddy Irawan kembali dipersoalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keputusan DPR RI menyetujui Nuzran Johar sebagai Ketua Ombudsman RI dinilai bukan sekadar blunder hukum. Lebih dari itu, dianggap se
POLITIK
BOGOR Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri rapat koordinasi sinkronisasi teknis rencana penetapan Alur Pelayaran Masuk Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memberikan dukungan langsung kepada kontingen Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai yang me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan putusan bebas dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga K
PERISTIWA
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 58 tahun, dan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, dijerat dengan Pasal 46
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) menggelar aksi unjuk rasa di
PERISTIWA