Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONALJAKARTA -Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan pelonggaran bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah melampaui batas usia pengangkatan per 1 Maret 2026.
Pelonggaran ini memberi kesempatan bagi pelamar PPPK yang masih memenuhi syarat usia jabatan untuk tetap diangkat meski sudah melewati usia pengangkatan.
Kepala BKN, Zudan Arif, menjelaskan bahwa keputusan tersebut berlaku untuk Peraturan Teknis Penetapan Nomor Induk PPPK yang akan menjadi TMT (Tanggal Mulai Tugas) pada 1 Maret 2026.
Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dengan TMT selain 1 Oktober 2025 dan PPPK selain 1 Maret 2026, diminta untuk menyesuaikan dengan pertimbangan teknis BKN.
"Bagi pelamar PPPK yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan, tetapi belum melewati batas usia dalam jabatan yang diduduki, akan tetap diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja selama satu tahun," ujar Zudan Arif dalam siaran pers, Senin (10/3/2025).
Selain itu, Zudan mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji untuk pegawai non-ASN yang sedang mengikuti seleksi hingga mereka diangkat menjadi ASN sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 pada 12 Desember 2024.
Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, juga menegaskan bahwa calon ASN 2024 akan diberikan pembekalan terkait birokrasi, tugas pokok, dan fungsi mereka masing-masing sebelum diangkat.
Tujuan dari pembekalan ini adalah agar para CPNS dan PPPK yang diangkat mulai 1 Oktober 2025 dan 1 Maret 2026, bisa langsung bekerja tanpa memerlukan waktu lama untuk pengenalan atau pembekalan lebih lanjut.
"Jadi tidak ada lagi waktu yang lama, mereka harus siap pakai, siap bekerja, siap berkontribusi untuk pemerintah dan negara," jelas Haryomo.
Pembekalan tersebut akan dilakukan secara daring maupun luring, tergantung kebutuhan masing-masing instansi.
BKN memastikan bahwa seluruh proses pengangkatan CPNS dan PPPK akan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyesuaian jadwal yang sudah ditetapkan.
Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses birokrasi dan memastikan kesiapan para calon ASN dalam menjalankan tugasnya.
(cb/a)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL