Sumut Kejar Investasi Rp 5 Triliun, Wakil Gubernur Surya Minta Penyusunan RTRW Dipercepat

MEDAN -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sumut untuk segera mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Instruksi ini diberikan sebagai langkah untuk mencapai target investasi sebesar Rp 5 triliun dalam jangka waktu lima tahun yang dicanangkan oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Surya menegaskan, pencapaian target investasi tersebut sangat bergantung pada kelancaran proses revisi RTRW Provinsi Sumut.

Meskipun RTRW Provinsi Sumut telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dokumen tersebut masih memerlukan revisi, yang hingga kini masih dalam tahap penyusunan.

"Revisi RTRW ini sudah berlangsung sejak Juli 2024 dan harus segera diselesaikan. Jangan biarkan proses ini terhenti," ungkap Surya dengan nada tegas kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumut, usai menghadiri Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring, Senin (17/3/2025).

Ia juga menambahkan bahwa seluruh OPD harus segera berkoordinasi setelah rapat untuk mempercepat penyelesaian revisi tersebut.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara daring pada hari yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya RTRW dalam mendukung kelancaran investasi dan pembangunan nasional.

Tito menyatakan bahwa RTRW adalah kunci untuk mengatur alokasi ruang untuk berbagai kepentingan, seperti ruang hijau, permukiman, hingga kebutuhan nasional seperti transmigrasi.

"Jika RTRW tidak selesai, dunia usaha dan program-program pemerintah akan mengalami ketidakpastian, dan ini akan berdampak pada investasi serta pembangunan di daerah," ujar Tito.

Ia berharap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota segera menyusun dan menetapkan RTRW, dilanjutkan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, tata ruang, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial.