Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA -Mantan politikus PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, akhirnya buka suara setelah dipecat oleh partainya. Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PSBI ini mengungkapkan rasa sedih dan kecewa atas pemecatannya yang dianggap terkait dengan kedekatannya dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).
Effendi Simbolon, yang diketahui telah mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, menganggap alasan pemecatannya terlalu berat. “Alasannya saya dipecat hanya karena saya bertemu dengan Pak Jokowi, katanya kongkalingkong. Saya sedih, sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDIP?” ujar Effendi saat diwawancarai di Gedung Smesco, Jakarta pada Kamis malam (19/12/2024).
Ia pun menyampaikan pesan kepada Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, agar tidak terlalu menghakimi Presiden Jokowi. “Saya sedih, saya prihatin. Ya pesan juga buat Bu Mega, semua ada waktunya ibu. Nggak usah kita terlalu menghakimi orang,” tambah Effendi. Menurutnya, Jokowi telah banyak berjasa, baik untuk bangsa maupun bagi PDIP.
Effendi juga menyarankan agar Megawati dan Jokowi berdamai. “Biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Jokowi yang kau benci itu. Terima kasih, salam natal,” katanya.
Sementara itu, Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, mengungkapkan alasan pemecatan Effendi Simbolon. Pertama, Effendi diduga terlibat dalam kongkalingkong dengan Presiden Jokowi. Seno menegaskan, langkah politik Effendi yang bertemu dengan Jokowi dan tidak sejalan dengan rekomendasi partai menjadi alasan utama pemecatannya.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain, tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” jelas Seno.
PDIP juga menilai, pertemuan Effendi dengan Jokowi sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. “Ini yang diambil oleh partai, prinsipnya tegas, tidak bisa dikompromikan,” tegasnya.
Alasan kedua pemecatan adalah dukungan Effendi terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara PDIP sendiri mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon mereka. PDIP menganggap dukungan ini sebagai pelanggaran kode etik partai.i
Menurut informasi, kedekatan Effendi dengan Jokowi telah menjadi isu yang cukup sensitif dalam PDIP. Hubungan antara keduanya telah menimbulkan polemik dalam partai, terutama karena Effendi mendukung langkah-langkah yang bertentangan dengan kebijakan PDIP.
Meski demikian, Effendi tetap pada pendiriannya, bahwa dia tidak merasa ada yang salah dengan hubungannya dengan Jokowi. Ia menganggap bahwa hubungan baik dengan Presiden tidak seharusnya menjadi alasan untuk dipecat dari partai.
Dengan segala kontroversi yang terjadi, Effendi berharap agar hubungan antara PDIP dan Jokowi bisa membaik. “Semoga ada perdamaian. Saya hanya ingin semua bisa berjalan damai,” ucap Effendi.
Meski kini sudah dipecat, Effendi Simbolon tetap menyampaikan pesan kedamaian dan berharap adanya rekonsiliasi antara PDIP dan Jokowi demi kepentingan bangsa dan negara.
(N/014)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL