Republik Rem Blong
OlehFathul WahidKATANYA, negeri ini sudah reformasi.Ibarat sebuah bus nama trayek diperbarui, nomor bus dicat ulang, slogan ditempel besar
OPINI
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Yasonna yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM ini tiba di KPK pada pukul 09.49 WIB, mengenakan kemeja putih dan jaket cokelat, serta membawa map biru di tangan kirinya.
Setibanya di lokasi, Yasonna sempat menyapa awak media, namun ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut dan langsung memasuki gedung KPK. “Nanti, nanti,” ujar Yasonna singkat saat ditanya oleh wartawan.
Sebelumnya, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Yasonna Laoly yang sempat meminta agar pemeriksaan dijadwalkan pada 18 Desember 2024. Yasonna mengungkapkan bahwa dirinya meminta penjadwalan ulang karena ada kegiatan keluarga yang harus dihadiri. Dia juga menyebut baru menerima undangan pemeriksaan dari KPK sehari sebelum jadwal semula.
Jubir KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa pemanggilan Yasonna kali ini masih terkait dengan kasus Harun Masiku, yang melibatkan dugaan suap untuk pengurusan PAW anggota DPR. Tessa mengatakan bahwa materi pemeriksaan terhadap Yasonna masih belum dapat dirinci lebih lanjut.
Kasus ini berawal dari dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku terkait pengurusan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK sebelumnya telah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka dalam perkara ini, bersama dengan Saiful Bahri yang juga terlibat dalam proses tersebut. Pemanggilan Yasonna Laoly sebagai saksi bertujuan untuk menggali lebih dalam peran dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut.
KPK terus melakukan penyidikan terkait perkara ini, dan Yasonna diharapkan dapat memberikan keterangan yang memperjelas proses hukum yang sedang berjalan.
(N/014)
OlehFathul WahidKATANYA, negeri ini sudah reformasi.Ibarat sebuah bus nama trayek diperbarui, nomor bus dicat ulang, slogan ditempel besar
OPINI
MEDAN Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan tambahan da
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Tuha Peut Wali Nanggroe, Tarmizi M. Daud, menegaskan bahwa ibadah qurban tidak hanya dimaknai sebagai ritual penyembelihan he
AGAMA
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menegaskan bahwa lembaganya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat
NASIONAL
BADUNG Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak kader Pemuda Muhammadiyah untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan di wil
NASIONAL
BANDUNG Pemerintah memastikan Rancangan UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) akan memberikan pengakuan dan perlindungan huk
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI