Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
SUMUT -Sebanyak 33 kepala daerah di Sumatera Utara, tujuh pimpinan lembaga/kementerian, dan perwakilan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera akan berkumpul di Aula Raja Inal Siregar, untuk menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPI) Wilayah Sumatera Tahun 2025.
Rakor ini akan digelar pada 24 April 2025 dan mengangkat tema: "Sinergi dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi Pangan, Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatera."
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Sumut, Surya, dan Kepala Perwakilan BI Wilayah Sumut, Rudy B Hutabarat, bersama jajaran, di Ruang Kerja Wagub Sumut, Selasa (22/4).
"Di Sumut, kita sudah bekerja secara maksimal dalam pengendalian inflasi, meski dengan efisiensi anggaran. Harapannya, Rakor ini menghasilkan kebijakan yang bermanfaat," ujar Surya.
Rudy B Hutabarat menambahkan, Rakor strategis ini akan membahas berbagai isu krusial, seperti pengendalian inflasi pangan, peningkatan produktivitas pertanian, dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Rakor akan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Ekonomi, Kemendagri, Kemenkeu, hingga Kementan. Ini momentum memperkuat sinergi seluruh daerah Sumatera," jelas Rudy.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pj Sekdaprov Sumut Effendy Pohan, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rajali, Kepala Biro Ekonomi Poppy Marulita Hutagalung, serta jajaran direksi BI.
Rakor TPIP-TPID dan GNPI ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama lintas daerah untuk menjaga stabilitas harga, mendukung ketahanan pangan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Sumatera.*
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL