"Kami tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Namun, kami butuh ruang fiskal yang lebih longgar agar pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan," ujar JTP.
Respon Pusat: Akan Dipelajari dan Dibahas Lanjutan
Pihak Kemendagri dan Kemenkeu menyatakan akan meninjau dan mempelajari kembali permohonan Pemkab Taput dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan daerah. PT SMI juga menyatakan akan membahas usulan tersebut secara internal dan dalam rapat lanjutan bersama kementerian terkait.
Melalui siaran pers, Pemkab Taput menyampaikan harapan besar agar restrukturisasi ini disetujui sehingga memberikan napas fiskal bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah secara berkelanjutan dan adil.*
(ws/j006)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pemulihan pascabencana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mendampingi saksi bernama Ronny Teguh saat memberikan keterangan di Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta mantan Menteri Lu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi agar memast
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberikan ultimatum tegas kepada manajemen Rumah Sakit (RS) Patar Asih dan H
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menggagalkan peredaran narkotika skala besar antarprovinsi, dengan menyit
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampa
NASIONAL
BIREUEN Penyerahan bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II bagi korban banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan minyak mentah nasional setelah dua kapa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 harus dilakuka
EKONOMI
