SIPIROK -Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2025 yang dilaksanakan secara virtual di Aula Serasi Lantai Tiga, Kamis (7/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari penilaian nasional yang bertujuan mengukur komitmen dan implementasi kebijakan ramah anak di daerah.
Wakil Bupati Tapsel, Japar Syahbuddin Ritonga, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim verifikator pusat yang menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan anak.
Baca Juga:
"Kami menyambut hangat tim verifikasi. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen kami menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak," ujarnya.
Menurutnya, predikat Layak Anak bukan sekadar program seremonial, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menjamin tumbuh kembang optimal generasi penerus bangsa.
Baca Juga:
"Kami telah meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik yang nyaman bagi anak," tambahnya.
Komitmen Pemda Tapsel: Sinergi dan Perbaikan Berkelanjutan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Tapsel, Hubban Hasibuan, menjelaskan bahwa verifikasi ini selaras dengan visi Pemda Tapsel yaitu "maju bermartabat melalui pemberdayaan, pengembangan kualitas pendidikan, dan sentra UMKM yang kompetitif."
Ia menyebutkan lima misi utama Pemda Tapsel sebagai pilar pendukung Kabupaten Layak Anak, antara lain:
Mewujudkan SDM yang berkualitas,
Iklim ekonomi yang kompetitif,
Tata kelola pemerintahan yang profesional,
Pendekatan budaya dan keimanan, serta
Perkotaan yang humanis dan berkelanjutan.
"KLA menuntut sinergi lintas sektor. Kita semua—pemerintah, OPD, masyarakat, hingga dunia usaha—harus berperan aktif," ujar Hubban.
Lima Klaster KLA Jadi Tolok Ukur Evaluasi
VLH menilai lima klaster utama dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, yaitu:
Hak sipil dan kebebasan,
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta seni budaya,
Perlindungan khusus.
DP3AP2KB Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan sistematis serta pelibatan semua pihak.
"KLA adalah momentum membangun ekosistem terbaik untuk anak-anak menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045," pungkas perwakilan DP3AP2KB.*
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dagang global dengan melontarkan ancaman penerapan tarif impor t
Ekonomi
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak usaha PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), berhasil mencetak pencapaian signi
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menyalurkan 560 tabung gas LPG 3 Kg subsidi ke dua kecamatan sebagai langkah responsif te
Pemerintahan