Wamen HAM Dukung Program Restoratif Justice Pemprov Sumut: Pendekatan Kekeluargaan Dinilai Efektif Tangani Kasus HAM

MEDAN – Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, menyatakan dukungan penuh terhadap program restoratif justice yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan kekeluargaan sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di wilayah Sumut.

Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) dan silaturahmi ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (15/5/2025). Kehadiran Wamen HAM beserta rombongan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ujar Mugiyanto.

Dalam kunjungannya, Mugiyanto menyampaikan bahwa kasus pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga bisa berasal dari pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan audit HAM terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di Sumut sebagai bagian dari penguatan prinsip bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan dari Pemprov Sumut, terutama untuk penguatan Kanwil HAM," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kunjungan ke Sumut juga dimaksudkan untuk memberikan edukasi HAM kepada pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Selain itu, akan ada kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi seperti Pematangsiantar dan Labuhanbatu Utara, menyusul laporan masyarakat terkait sengketa tanah.

Wagub Surya: Pendekatan Keadilan Restoratif untuk Pemulihan Korban

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Surya menjelaskan bahwa Pemprov Sumut bersama Gubernur Bobby Nasution menjadikan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian penting dari upaya penyelesaian perkara pidana dan persoalan HAM di daerah.

"Keadilan restoratif ini tidak menekankan pada hukuman, tetapi lebih pada pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial," jelas Surya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya kasus masyarakat kecil yang terseret hukum hanya karena tindakan seperti mengambil berondolan sawit untuk menyambung hidup. Hal ini mendorong Pemprov untuk mencari pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif.

"Kami lakukan penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan pelaku. Kami juga masih dihadapkan dengan persoalan kenakalan remaja yang meningkat di Sumut," ujarnya.