Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
DELI SERDANG - Pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyebut Deli Serdang sebagai "Kabupaten Nahdliyin" menuai kritik tajam. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Dedi Iskandar, meminta Lom Lom segera mengklarifikasi ucapannya yang dinilai tidak netral dan berpotensi memicu ketegangan antarorganisasi kemasyarakatan.
Pernyataan itu dilontarkan Wabup saat menghadapi aksi unjuk rasa massa Al-Washliyah di Kantor Bupati pada Senin (26/5/2025), terkait sengketa lahan antara Pemkab Deli Serdang dan Al-Washliyah. Dalam cuplikan video yang beredar, Lom Lom terdengar mengatakan:
"Ini adalah Kabupaten Nahdliyin, saudara-saudara. Kalau saudara adalah Al-Washliyah, silakan baca, ini Kabupaten Nahdliyin."
Menanggapi hal ini, Dedi Iskandar, yang juga merupakan Bendahara PW Al-Washliyah Sumut, menilai pernyataan tersebut sangat tidak bijak dan bertentangan dengan semangat persatuan.
"Seorang pejabat publik semestinya tidak berpihak. Tugasnya menjadi penengah, apalagi saat berhadapan dengan masyarakat yang sedang menyuarakan aspirasi," kata Dedi di Medan, Rabu (28/5/2025).
Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang dan harus disikapi secara arif dan terbuka, bukan dengan pernyataan yang berpotensi menyulut konflik.
"Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan seperti itu justru memanaskan suasana. Ini harus diklarifikasi secepatnya agar tidak menjadi polemik berkepanjangan," ujar politisi PKS itu.
Dedi juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang sensitif dan inklusif, khususnya dalam konteks keberagaman masyarakat Deli Serdang.
"Pemimpin harus bisa merangkul semua kalangan. Jangan sampai komunikasi yang keliru menimbulkan kesan eksklusivitas atau diskriminasi," tambahnya.
Hingga saat ini, Pemkab Deli Serdang belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi desakan klarifikasi tersebut. Situasi pun masih menjadi perhatian publik, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.*
(ms/j006)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL