PADANG LAWAS UTARA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan dan memastikan setiap bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan kelompok masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Bupati Padang Lawas Utara, H. Basri Harahap, saat memimpin rapat verifikasi dan klarifikasi data legalitas kerja sama antara PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dengan Kelompok Jabako.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bupati Paluta pada Kamis (19/6/2025).
Baca Juga:
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Paluta Mula Rotua, S.Sos., Danramil 05/Padang Bolak Kapten Cpl Mahmud Nasution, Kapolsek Padang Bolak AKP Muallim Harahap, SH., Kasi Intel Kejari Paluta Erwin Efendi Rangkuti, SH., MH., serta Sekda Paluta Dr. Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP., MM., dan jajaran OPD terkait.
"Pemerintah tidak akan mentolerir praktik kerja sama yang tidak memiliki dasar legalitas. Dokumen perjanjian, izin lahan, serta bukti administratif harus dipenuhi. Jika tidak sesuai aturan, akan ada sanksi hukum dan administratif," tegas Wabup Basri.
Baca Juga:
Hasil sementara dari proses verifikasi menunjukkan bahwa dokumen perjanjian kerja sama antara PT TPL dan Kelompok Jabako masih belum lengkap dan belum menyesuaikan regulasi daerah.
Bahkan, terdapat aktivitas pemanfaatan lahan oleh kelompok yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah maupun instansi kehutanan.
Wabup Basri juga menekankan pentingnya pendalaman lebih lanjut terhadap status hukum lahan yang dijadikan objek kerja sama.
Hal ini dinilai penting untuk mencegah konflik agraria dan kerusakan lingkungan di masa depan.
Pemkab Paluta mendorong semua pihak bertindak transparan, mematuhi hukum, dan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan potensi konflik.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
"Kami minta masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil resmi dari Tim Verifikasi dan Klarifikasi. Semua proses kami lakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan," pungkasnya.*
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
