Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
Padang Lawas Utara – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Wilayah Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Jumat (23/05/2025). LHP diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Wilayah Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, kepada Bupati Paluta Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., dan Ketua DPRD Paluta Mula Rotua, S.Sos.
Turut hadir dalam acara tersebut Plt. Inspektur Daerah Hendra Hasan Saleh Siregar, ST., MM., Kepala BPKPD Bangun Parlaungan, SE., MM., serta jajaran kepala bidang dan tamu undangan lainnya.
Bupati Reski Basyah Harahap menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa opini WTP menjadi bukti bahwa laporan keuangan Pemkab Paluta telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan tidak mengandung kesalahan material yang signifikan.
"Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran, sekaligus amanah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD dan akuntabilitas keuangan daerah," ujar Bupati.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim auditor BPK atas pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, serta mengapresiasi sinergi yang solid antara eksekutif dan legislatif, yang turut berperan besar dalam pencapaian ini.
Bupati menekankan bahwa WTP bukanlah akhir, tetapi menjadi tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten Paluta untuk terus menjaga transparansi, memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah, serta menyesuaikan diri dengan regulasi yang terus berkembang.*
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL