Mahasiswa IMM Guncang Kantor Wali Kota: Janji Kampanye Sebatas Retorika!

PADANGSIDIMPUAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Padangsidimpuan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan pada Senin (30/6/2025), tepat 100 hari setelah pelantikan Wali Kota Letnan Dalimunthe dan Wakil Wali Kota Harry Pahlevi Harahap.

Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan berlangsung dalam pengawalan ketat dari personel Satpol PP dan Polres Padangsidimpuan.

Massa aksi memblokade sebagian akses ke kompleks kantor pemerintahan dan membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja kepala daerah yang dianggap belum menampakkan perubahan nyata.

Baca Juga:

• PC IMM dan GM GRIB Jaya Soroti “Dua Matahari” di Pemko Padangsidimpuan: Dugaan Jual Beli Jabatan dan Isu KKN?
• Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Desa Hutapuli

"Kami menilai belum ada gebrakan konkret dari pemerintahan Letnan–Levi. Janji kampanye masih sebatas retorika tanpa implementasi," tegas Ketua PC IMM Padangsidimpuan, Tobat Wahyudi Nasution, dalam orasinya yang didampingi Sekretaris Umum Ilman Gani Lubis.

IMM membawa sembilan poin tuntutan utama dalam aksinya, antara lain:

Baca Juga:

• Aksi Mahasiswa Memanas di Kejari Padangsidimpuan, Tuntut Transparansi Dugaan Pemotongan ADD 18%
• Mahasiswa Medan Tuntut Pemindahan Napi Narkoba Asal Aceh, Duga Lapas Jadi Pusat Kendali Jaringan

- Peningkatan layanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,

- Penanganan serius terhadap kelangkaan LPG dan BBM bersubsidi,

- Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,

- Transparansi anggaran penanggulangan banjir dan Biaya Tak Terduga (BTT),

- Evaluasi menyeluruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan audit aset,

- Penertiban sistem pajak dan retribusi,

- Pembentukan satuan tugas khusus optimalisasi penerimaan daerah,

- Pemberantasan nepotisme dan jual beli jabatan,

- Pencopotan kepala OPD yang dianggap tidak kompeten.

Massa juga menyoroti lemahnya komunikasi publik dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan strategis.

Meski Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak berada di tempat karena sedang menjalankan tugas luar daerah, perwakilan pemerintah yang terdiri dari Plt Sekretaris Daerah Roni Gunawan Rambe, Staf Ahli Rahmat Marzuki Nasution, dan Kasatpol PP Zulkifli Lubis menerima kedatangan demonstran dan menandatangani surat pernyataan sikap IMM.

Roni Gunawan menyampaikan bahwa sebagian besar program yang berjalan masih merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.

Ia juga membantah isu lelang jabatan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Kami menerima aspirasi teman-teman IMM dan akan menyampaikannya langsung kepada Wali Kota. Saat ini kami masih dalam masa transisi dan terus berupaya mempercepat implementasi program-program pro-rakyat," ujar Roni di hadapan massa.

Aksi berjalan kondusif meskipun sempat memanas.

Usai menyampaikan tuntutan dan mendapatkan tanggapan dari Pemkot, mahasiswa membersihkan lokasi aksi sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Satpol PP pun turut memfasilitasi kepulangan peserta dengan kendaraan dinas.

IMM menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan dan tidak akan diam jika tidak ada perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinan Letnan–Levi.*

PC IMM dan GM GRIB Jaya Soroti “Dua Matahari” di Pemko Padangsidimpuan: Dugaan Jual Beli Jabatan dan Isu KKN?

Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Desa Hutapuli

Aksi Mahasiswa Memanas di Kejari Padangsidimpuan, Tuntut Transparansi Dugaan Pemotongan ADD 18%

Mahasiswa Medan Tuntut Pemindahan Napi Narkoba Asal Aceh, Duga Lapas Jadi Pusat Kendali Jaringan

Tiga Mahasiswa Dibekuk Paspampres Saat Kritik Gibran di Blitar, Polisi: Sudah Dipulangkan

Bentangkan Poster Kritik Saat Kunjungan Gibran, Mahasiswa PMII Blitar Dihalau Paspampres