MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengaku heran dengan langkah Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut yang menganggarkan Rp1,6 miliar untuk pengadaan tiga jenis jasa tenaga ahli.
Bobby menegaskan bahwa dirinya sebagai Gubernur bahkan tidak memiliki tenaga ahli dengan anggaran sebesar itu.
"Tenaga ahli Gubernur aja nggak ada kok," ucap Bobby saat ditemui usai menghadiri rapat internal di The Caldera Toba, Selasa (8/7/2025).
Anggaran fantastis tersebut diketahui melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Sumut, yang mencatat adanya tiga paket pengadaan jasa tenaga ahli yang dirancang oleh Disdik Sumut.
Ketiga proyek tersebut mencakup:
- Konsultan Perencanaan Kurikulum Marsipature Hutanabe, senilai Rp500 juta, bertujuan merancang kurikulum berbasis kearifan lokal untuk jenjang SMA.
- Konsultan Perencanaan Program SPP Gratis, senilai Rp600 juta, untuk menyusun sistem pendidikan bebas pungutan bagi SMA/SMK/SLB negeri.
- Konsultan Digitalisasi Pendidikan, senilai Rp500 juta, ditujukan menyusun strategi transformasi digital pendidikan menengah di Sumut.
Menanggapi sorotan publik, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan klarifikasinya.
Menurutnya, anggaran tersebut bukan untuk satu jenis jasa, melainkan tiga kegiatan berbeda yang dibuka melalui LPSE dan tidak melibatkan tenaga ahli individu.
"Ini bukan tenaga ahli individu. Memang dibuka seleksi di LPSE karena ini jasa konsultan. Jadi jangan dibingungkan. Kita juga punya satu tenaga ahli individu, tapi ini beda ranahnya," kata Alexander kepada wartawan, Selasa (8/7).
Alexander menambahkan bahwa ketiga kegiatan tersebut merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tata kelola, khususnya dalam mengintegrasikan kurikulum lokal, implementasi pendidikan gratis, dan transformasi digital pendidikan menengah.
Namun demikian, publik dan sejumlah pengamat kebijakan pendidikan mempertanyakan urgensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup besar tersebut, di tengah kebutuhan mendesak lain seperti peningkatan fasilitas dan kesejahteraan guru di Sumatera Utara.
Sementara itu, Bobby Nasution meminta agar pertanyaan lebih lanjut seputar penganggaran ini diarahkan langsung kepada Kadisdik Sumut.
"Tanya sama Kadisnya lah," ucap Bobby singkat, menutup komentarnya.
Pengamat publik menilai, sorotan Gubernur terhadap Disdik Sumut menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi dan pengawasan lebih ketat terhadap perencanaan dan penggunaan APBD oleh perangkat daerah.*
(d/a008)
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Dr Harli Siregar diminta mengusut dugaan persekongkolan lelang proyek Pembangunan Sarana dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia didesak untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial (artificial in
Sains & Teknologi
SAMOSIR Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melakukan diskusi intensif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, m
Pendidikan
BENGKULU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait peng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Pemerintah Kabupaten Samosir tengah menyusun master plan pembangunan kawasan pantai sepanjang 22 kilometer yang membentang dari
Pariwisata
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik saat mendampingi Direktur Utama PT Angels Products, Tony
Hukum dan Kriminal
BOGOR Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tragis yang menimpa Sidah Alatas, seorang notaris asal Kota Bogor, Jawa Bara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap seorang notaris sekaligus akad
Hukum dan Kriminal