Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
MEDAN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Dr Harli Siregar diminta mengusut dugaan persekongkolan lelang proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Lapangan Merdeka Medan TA 2025 sebesar Rp 77,6 miliar.
Permintaan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut.
"Ada kejanggalan dalam proyek ini. Dari 10 penawar, hanya PT Lestari Nauli Jaya dinyatakan memenuhi syarat sehingga memenangkan lelang. Sembilan perusahaan penawar lainnya, dinyatakan kalah dengan alasan yang sama," ujar Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, Andi Nasution, Senin (7/7/2025).
Andi Nasution menjelaskan, alasan kekalahan sembilan perusahaan lainnya, disebutkan adalah karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dan tidak melampirkan persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.
"Tentunya ini aneh. Kesembilan perusahaan tersebut sudah bekerja keras meng-upload persyaratan dan melakukan penawaran. Tapi, kesembilan perusahaan tersebut akhirnya serentak tidak menyampaikan penawaran dan persyaratan teknis. Diduga mereka sengaja melakukan itu, guna memuluskan PT Lestari Nauli Jaya sebagai pemenang. Kalau seperti ini, masuk dalam persekongkolan horizontal," ujarnya.
Keanehan lain, lanjut Andi Nasution, lelang tersebut mempersyaratkan perusahaan kualifikasi besar dan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) BG 04. Dari seluruh penawar hanya PT Lestari Nauli Jaya yang memenuhi persyaratan tersebut.
Perusahaan lainnya, seperti PT Laksana Jaya Saktindo dan PT Vertco Bangun Persada hanya memiliki kualifikasi Perusahaan Menengah. Sedang lima perusahaan lain, seperti PT Handi Ramos Jaya, PT Sudewa Putra Arthomoro, PT. Fauzyn Sumber Djaya, PT Permata Angkola Sejahtera, dan PT Trikarya Angkola Sejahtera, masuk dalam katagori Perusahaan "Kecil".
"Berdasarkan kajian LIRA, muncul dugaan sembilan perusahaan tersebut dirental oleh oknum-oknum tertentu di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang (PKPCTKR) Kota Medan, untuk ikut lelang," ujarnya.
Guna mengetahui hal tersebut, sambungnya, LIRA menyarankan agar Kejatisu menggandeng KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). "Kehadiran Harli Siregar sebagai Kajatisu yang baru, merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Kota Medan maupun Sumut," ujarnya.*
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL