JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menggunakan anggaran tahun 2026 untuk menyempurnakan layanan pertanahan agar semakin akurat, prudent, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Baca Juga:
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun.
"Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel, dengan berbasis manajemen risiko," tegas Menteri Nusron.
Baca Juga:
Fokus Anggaran: PTSL, Penataan Ruang, hingga Belanja Pegawai Baru
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga program utama:
Program Dukungan Manajemen
Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Namun, dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga mengusulkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk mempercepat:
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Penyelenggaraan penataan ruang
Belanja pegawai baru (CPNS dan PPPK)
"Kami mohon dukungan, terutama terkait penambahan anggaran agar percepatan PTSL bisa lebih masif kepada masyarakat," ujarnya.
Dapat Dukungan dari DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan dukungan penuh atas usulan penambahan anggaran tersebut. Ia menilai Menteri Nusron sebagai figur progresif yang layak didukung untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan.
"Saya pribadi mendukung Rp3,63 triliun. Kalau kita tidak dukung, beliau tidak bisa bergerak. Kita akan sisir lagi program-program yang benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat," tutur Dede Yusuf.
Sebagai informasi, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 mencapai 99,04%, menunjukkan kapasitas realisasi yang kuat dan efisien.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal